MAMUJU, iNewsMamuju.id - Ketua DPD Partai Demokrat Sulbar Suhardi Duka (SDK) ikut menyoroti dugaan manipulasi data hasil perhitungan C1 Hasil yang terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah.
Menurutnya, jika kejadian itu benar, tindakan tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak bermoral dan berkonsekuensi hukum.
Hal itu disampaikan menyusul sorotan yang dilayangkan Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Ajbar di salah satu media.
"Berita yang dirilis Ajbar dengan bukti-bukti perubahan C1 hasil dari KPPS ke proses selanjutnya terjadi perubahan C1 di Mamuju Tengah, saya menilai bahwa pemilu tidak boleh curang, tapi kalau terjadi kecurangan seperti itu kemudian dibiarkan itu adalah tindak pidana," kata SDK ditemui dikediamannya. Kamis (22/2/2024).
SDK meminta, Bawaslu dan aparat penegak hukum segera melakukan investigasi terkait dugaan manipulasi data tersebut agar proses pemilu tidak tercederai.
"Bawaslu maupun aparat penegak hukum dengan bukti-bukti yang ada perlu melakukan investigasi terhadap KPU di kabupaten tersebut, sampai kepada PPK, sampai kepada petugas dibawahnya, kalau memang terbukti itu dipidana, tidak ada jalan lain, karena melakukan perubahan terhadap dokumen negara, karena dokumen pemilu adalah dokumen negara itu adalah tindak pidana," jelasnya.
Bawaslu dan KPU Sulbar harus segera bertindak dengan dugaan manipulasi data tersebut. SDK bilang jangan sampai ada kesan pembiaran.
SDK menegaskan, apabila dugaan penyimpangan itu tidak diselesaikan dengan baik, ia memastikan akan menyeret kejadian itu ke meja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan pihak kepolisian.
"Tidak boleh dibiarkan, kalau sampai KPU provinsi ataupun Bawaslu Provinsi tidak bisa mengontrol KPU di kabupaten maupun Bawaslu di Kabupaten tentu bisa dilakukan tindak lanjut ke DKPP, dan tentu kami akan melakukan tindak lanjut seperti itu," ungkapnya.
SDK mengatakan, kejadian itu sangat serius untuk ditindaklanjuti agar proses pemilu di Sulbar berjalan dengan kondusif tidak ternodai.
"Saya minta kepada semua pihak, ini serius, keluhan saudara Ajbar dengan bukti-buktinya itu perlu diseriusi, karena kalau tidak diseriusi tentu hasilnya berbeda dengan fakta di lapangan, kalau itu yang terjadi maka pasti akan ribut, kalau ribut pemilu ini akan menjadi cedera sedangkan pemilu di Sulawesi Barat sangat kondusif," terangnya.
Media ini coba mengkonfirmasi perihal tersebut ke Ketua KPU Mamuju Tengah Alamsyah namun nomor ponsel tidak aktif.
Sementara itu Ketua KPU Sulbar Said Usman mengatakan, pihaknya sudah mengutus tim untuk melakukan pemantauan perihal tersebut.
"Tim kami lagi ke lapangan memantau perkembangan apakah ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara kami untuk mencoba melakukan perubahan, jadi kita tunggu. Kami kan baru bersepakat tadi malam untuk menurunkan tim ke lapangan untuk melihat secara rill kondisi yang terjadi di bawah, jangan sampai ini hanya issu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan olehnya itu kami turunkan tim ke lapangan," ungkapnya.
Said Usman mengatakan, rekap kecamatan idealnya dihadiri semua saksi peserta pemilu, begitu juga dari pengawas Pemilu yaitu Bawaslu. Masyarakat
"Kalau kemudian ada kejanggalan dalam proses rekapitulasi itu, saksi dan Bawaslu bisa menyampaikan tanggapan, nah yang memiliki data inikan Bawaslu dengan saksi. Saksi itu punya C hasil salinan, Bawaslu itu idealnya punya video proses yang terjadi di TPS, punya foto terkait C hasil, itu adalah basis data yang dimiliki peserta rapat pleno rekapitulasi, itukan data-data akan disangga apabila ada data yang berbeda yang dibacakan oleh PPS ataupun PPK," jelasnya.
Sebelumnya, dugaan manipulasi itu beredar di sejumlah media sosial, Akun Facebook Mohammad Fadly menuliskan kejanggalan data dalam C1 Plano dan C1 salinan berbeda yang terjadi di TPS Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.
Hingga berita ini diturunkan, upaya untuk melakukan konfirmasi ke Bawaslu juga terus dilakukan.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
