MATENG, inews Mamuju.id - Salah seorang warga, Wenny M.N., melayangkan protes terhadap Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah atas dugaan pelanggaran dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Protes tersebut disampaikan Wenny usai melihat hasil pengumuman seleksi yang dianggap tidak transparan.
"Ini orang tidak terdata di 2022, tidak ada namanya. Saya punya bukti-buktinya. Kenapa tiba-tiba lulus?" ujar Wenny dengan nada kesal, Rabu (1/1/2025).
Wenny mengungkapkan, seorang peserta berinisial SH dinyatakan lulus kategori K2 meskipun tidak tercatat dalam database tenaga honorer dan tidak memiliki riwayat kerja sebagai honorer di instansi pemerintahan Mamuju Tengah.
"Selain itu, ada bukti bahwa yang bersangkutan juga tercatat sebagai calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2024. Meski dihapus dari Sistem Informasi Pencalonan (SIPOL), sesuai aturan, status SK harus otomatis terputus jika seseorang menjadi caleg," tambahnya.
Berbekal data dan bukti yang dikumpulkan, Wenny berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Makassar, Sulawesi Selatan.
"Sebentar malam saya mau berangkat dari Mateng menuju Makassar. Saya akan print semua bukti data-datanya dulu," tutup Wenny.
Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kepala BKD Mamuju Tengah, Bambang, enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait polemik ini.
"Iya, terima kasih atas informasinya, Mas. Sementara ini saya sedang ada kegiatan," jawab Bambang singkat.
Kasus ini menjadi perhatian masyarakat, yang berharap adanya tindak lanjut dari pihak terkait untuk memastikan proses seleksi PPPK berlangsung transparan dan sesuai dengan aturan.
Editor : Lukman Rahim
Artikel Terkait
