MAMUJU, iNewsMamuju.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat menata pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mapilli. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sulbar, Zulkifli Manggazali bersama jajaran Pengurus Forum DAS melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana selaku Ketua Forum DAS, Senin (2/3/2026).
Audiensi yang digelar di Ruang Rapat Sekda Pemprov Sulbar itu merupakan tindak lanjut hasil ground check di wilayah DAS Mapilli. Fokus utama pembahasan adalah memperkuat tata kelola DAS secara terpadu dan berkelanjutan, dengan menitikberatkan perlindungan fungsi ekologis serta penataan pemanfaatan lahan sesuai regulasi.
Langkah strategis ini sejalan dengan visi pembangunan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga yang menegaskan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, penguatan sektor lingkungan hidup, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi daerah.
Dalam arahannya, Sekda Sulbar Junda Maulana secara tegas menginstruksikan penyusunan rekomendasi teknis terhadap dua kategori lahan, yakni APL (Areal Penggunaan Lain) dan Kawasan Hutan.
“Kedua kategori tersebut memerlukan pendekatan pengelolaan yang berbeda, sesuai fungsi ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat terukur dan implementatif,” tegas Junda.
Tak hanya itu, pembahasan juga menyoroti kawasan hulu DAS Mapilli yang memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan ketersediaan air. Forum sepakat, fungsi ekologis wilayah hulu harus dipertahankan melalui pola konservasi dan pengembangan agroforestri.
Dalam forum tersebut juga ditegaskan bahwa pengembangan kelapa sawit tidak diarahkan ke wilayah hulu. Kebijakan ini menjadi sinyal kuat komitmen Pemprov Sulbar menjaga daya dukung lingkungan dan menjamin keberlanjutan sumber daya air bagi masyarakat di wilayah hilir.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala DLHK Sulbar, Zulkifli Manggazali memastikan pihaknya siap menindaklanjuti instruksi Sekda dengan menyusun rekomendasi teknis secara komprehensif dan berbasis data lapangan. Hasil ground check akan menjadi pijakan utama dalam merumuskan langkah strategis, baik untuk wilayah APL maupun Kawasan Hutan.
“Kami akan memastikan setiap rekomendasi mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Arahan Bapak Sekda menjadi penguatan bagi kami untuk bergerak cepat namun tetap cermat, agar pengelolaan DAS Mapilli berjalan sesuai ketentuan dan tetap menjaga fungsi lindung kawasan, khususnya di wilayah hulu,” ujar Zulkifli.
Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor dan peran aktif Forum DAS akan terus diperkuat. Tujuannya, agar kebijakan yang diambil tidak sekadar administratif, tetapi benar-benar menjawab tantangan di lapangan serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Melalui sinergi antara Pemprov Sulbar dan Forum DAS, pengelolaan DAS Mapilli diharapkan berjalan lebih terarah, bijak, dan berkelanjutan. Keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi pun menjadi prioritas utama dalam setiap langkah kebijakan.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
