Kanwil Kemenkumham Sulbar Perkuat Koordinasi Layanan AHU di Mamasa

MAMASA, iNewsMamuju.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Barat (Sulbar) terus mengintensifkan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), khususnya dalam bidang kenotariatan dan legalitas usaha melalui Perseroan Perorangan.

Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan pada Rabu, 7 Mei 2025, di Kabupaten Mamasa, dengan melibatkan Notaris Mira Fabiola, S.H., M.Kn., serta Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa. Tim Kanwil Kemenkumham Sulbar dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Sunu Tedy Maranto, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat; Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, John Batara; Kepala Bidang Pelayanan AHU, Wardi; dan jajaran fungsional lainnya.

Baca Juga

Kemenkumham Sulbar Lakukan Persiapan SKB CPNS 2024

Koordinasi ini memiliki dua fokus utama. Pertama, pendampingan layanan Perseroan Perorangan kepada dinas terkait, dengan tujuan memberikan pemahaman menyeluruh terhadap regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya. Diskusi menekankan kemudahan pendirian usaha, tanggung jawab terbatas bagi pemilik, serta kewajiban pelaporan tahunan. Langkah ini diharapkan mendorong legalitas usaha yang lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Mamasa.

Fokus kedua adalah kunjungan dan koordinasi dengan Notaris Mira Fabiola. Pembahasan difokuskan pada pelaksanaan cuti notaris, kewajiban pelaporan bulanan, serta mekanisme penunjukan notaris pengganti. Tim memberikan arahan administratif dan mendorong penyempurnaan tata kelola internal kantor notaris. Menanggapi hal itu, Notaris Mira Fabiola menyatakan kesiapannya untuk melakukan penyesuaian serta menyelesaikan kewajiban pelaporan yang sempat tertunda.

Kakanwil Sunu Tedy Maranto menegaskan bahwa Kanwil Kemenkumham Sulbar siap terus memberikan pembinaan dan dukungan kepada para notaris agar tetap profesional dan patuh terhadap regulasi. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan berbagai pihak dalam mendukung kemajuan daerah melalui layanan AHU yang optimal.

“Kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan akan terus kami tingkatkan untuk memastikan masyarakat, khususnya pelaku usaha, mendapatkan layanan hukum yang cepat, tepat, dan berkualitas,” pungkas Sunu.

Editor : A. Rudi Fathir