get app
inews
Aa Text
Read Next : SDK Kukuhkan Koperasi Panca Daya, Solusi ASN Sulbar dari Jeratan Pinjaman Ilegal

SDK Bertahan di Tengah Tekanan Fiskal, Layanan Dasar Jadi Prioritas

Rabu, 15 Oktober 2025 | 15:28 WIB
header img
Gubernur Sulbar Suhardi Duka saat memimpin konferensi pers bersama enam bupati membahas penyesuaian fiskal 2026. Foto: Ist

MAMUJU, iNewsMamuju.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersiap menghadapi tekanan fiskal cukup berat pada tahun anggaran 2026. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), mengakui kondisi keuangan daerah akan terpukul akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.

Pemangkasan tersebut membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas. Belanja infrastruktur dan hibah sosial kemasyarakatan menjadi sektor yang paling terdampak.

SDK menyebut, kondisi itu membuat sejumlah kegiatan yang selama ini menjadi program rutin pemerintah daerah sulit dipertahankan.

“Katakanlah belanja infrastruktur sangat terbatas, belanja hibah juga hampir sangat kecil sekali yang selama ini kita bisa bantu Masjid, bisa bantu Gereja, bisa bantu Pura, bisa bantu organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya, kemungkinan besar itu sudah sangat kecil, bahkan ada beberapa kabupaten tidak bisa lagi memberikan belanja hibah,” jelasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan SDK usai memimpin rapat bersama enam bupati se-Sulawesi Barat di Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (15/10/2025). 

Rapat yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu membahas langkah penyesuaian anggaran serta potensi pemangkasan dana transfer yang secara keseluruhan mencapai hampir Rp1 triliun.

SDK menambahkan, kondisi fiskal saat ini menyebabkan banyak pos anggaran tidak dapat dijalankan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dampaknya juga merembet pada sejumlah kegiatan daerah, termasuk rencana pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulbar 2026.

Meski demikian, SDK menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan layanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Pendidikan tetap menjadi prioritas, ini tidak boleh tidak jalan, seluruh hak-hak guru kita berikan, tidak ada yang kita kurangi terhadap pembiayaan pendidikan. Demikian juga dengan kesehatan, kami tetap komitmen bersama dengan enam bupati untuk saling gotong royong untuk bisa mempertahankan Sulawesi Barat ini UHC,” ungkapnya.

SDK juga memastikan bahwa Pemprov Sulbar bersama enam kabupaten telah menandatangani kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menjamin seluruh masyarakat, terutama kelompok miskin, dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah.

Selain itu, ia mengingatkan peserta BPJS Mandiri yang masih menunggak iuran agar segera melunasi kewajibannya.

“Kami tidak mengalokasi anggaran untuk orang kaya, dengan demikian, pemegang BPJS Mandiri yang menunggak saya minta supaya segera diselesaikan tunggakan pembayaran BPJS mandirinya, kenapa, karena kami tidak subsidi,” pungkasnya.

Editor : Lukman Rahim

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut