MAMUJU, iNewsMamuju.id - Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Maneger Nasution, mengajak mahasiswa mengambil peran lebih besar dalam mengawasi pelayanan publik. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya menjadi pengguna layanan, tetapi juga harus berani mengkritisi dan mengawal agar pelayanan pemerintah berjalan sesuai aturan.
Ajakan itu disampaikan Maneger saat memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Mamuju (Unimaju), Rabu (29/7/2026).
Dalam paparannya, Maneger menegaskan pelayanan publik merupakan hak dasar masyarakat sekaligus wujud kehadiran negara. Karena itu, kualitas pelayanan pemerintah akan berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
"Pelayanan publik bukan sekadar urusan administrasi. Di dalamnya terdapat hak masyarakat yang wajib dipenuhi secara adil, pasti, transparan, dan tanpa diskriminasi," kata Maneger.
Ia mengungkapkan, berbagai persoalan pelayanan publik masih kerap ditemui masyarakat. Mulai dari proses pelayanan yang lambat, persyaratan yang berubah-ubah, informasi yang tidak jelas, sulit menemui pejabat yang bertanggung jawab, hingga tidak adanya kepastian penyelesaian layanan.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat mengarah pada praktik maladministrasi apabila terus dibiarkan. Bentuk maladministrasi antara lain penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, penyalahgunaan wewenang, tindakan diskriminatif, hingga permintaan imbalan dalam proses pelayanan.
Karena itu, Maneger menilai mahasiswa memiliki posisi strategis untuk mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Selain dikenal sebagai agen perubahan, mahasiswa juga dapat berperan sebagai peneliti, edukator, inovator, sekaligus mitra kritis pemerintah.
"Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi penerima layanan. Mahasiswa harus berani mengawasi, memberikan kritik yang konstruktif, mengedukasi masyarakat, serta melahirkan berbagai inovasi untuk memperbaiki pelayanan publik," ujarnya.
Ia juga menekankan kampus harus menjadi ruang lahirnya generasi yang kritis, berintegritas, dan peduli terhadap persoalan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, mahasiswa, dan organisasi masyarakat menjadi salah satu kunci untuk mencegah praktik maladministrasi.
Kuliah umum tersebut dihadiri Rektor Universitas Muhammadiyah Mamuju, Muh. Tahir, jajaran sivitas akademika, serta pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Barat.
Rektor Unimaju Muh. Tahir mengapresiasi penyelenggaraan kuliah umum tersebut. Menurutnya, materi yang disampaikan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang baik sekaligus pentingnya keterlibatan generasi muda dalam melakukan pengawasan.
Kegiatan itu juga mendapat dukungan dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Barat. Melalui kolaborasi tersebut, Ombudsman berharap literasi pelayanan publik di kalangan masyarakat semakin meningkat sekaligus memperkuat upaya pencegahan maladministrasi.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
