JAKARTA, iNewsMamuju.id – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memutasi tiga perwira tinggi (Pati) Polri berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) yang terseret dalam perkara tersebut ke posisi Perwira Tinggi Pelayanan Markas (Pati Yanma) Polri.
Ketiga jenderal tersebut adalah Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (STR) Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026.
Surat telegram tersebut ditandatangani Kapolri atas nama Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AsSDM), Irjen Deni Dharmapala.
Mutasi tersebut menjadi perhatian publik lantaran ketiganya tengah terseret dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Sebelum dimutasi, Irjen Ahrie Sonta menduduki jabatan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri. Posisi yang ditinggalkannya kini dipercayakan kepada Brigjen Iksantyo Bagus Pramono, yang sebelumnya menjabat Karosundokinfokum Divkum Polri.
Sementara itu, Irjen Eko Hadi Santoso sebelumnya menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Adapun Irjen Slamet Uliandi merupakan Pati Bareskrim Polri yang bertugas di luar struktur.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam perkembangan penanganan perkara, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta disebut telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri. Sementara Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Tak hanya proses pidana, Mabes Polri juga telah menjatuhkan sanksi etik terhadap sejumlah personel yang terlibat.
Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui sidang etik pada Selasa (10/11/2026). Selanjutnya, Irjen Eko Hadi Santoso juga diberhentikan melalui sidang etik pada Selasa (17/11/2026).
Dugaan Penyadapan Sejak 2025
Perkara yang mengguncang institusi kepolisian tersebut diduga berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026.
Dalam pengungkapan kasus, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi sebagaimana mestinya.
Dugaan penyadapan itu tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha juga disebut menjadi sasaran.
Dalam perkara tersebut, para tersangka disebut dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, terdapat pula sangkaan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun.
Mutasi tiga jenderal ke Yanma Polri ini menambah panjang perkembangan kasus dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah nama besar di tubuh kepolisian.
Publik kini menanti perkembangan proses hukum terhadap para tersangka, sekaligus bagaimana institusi Polri menuntaskan perkara yang menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan akses terhadap sistem elektronik tersebut.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
