get app
inews
Aa Read Next : Diatensi Menkes RI, Ketua PD Bhayangkari Sulbar Fokus Penanganan Stunting 

Hadiri Deklarasi Damai Pemprov, Kabinda Sulbar: BIN Netral di Pemilu 2024 

Selasa, 28 November 2023 | 21:18 WIB
header img
Kabinda Sulbar Romi Setiawan saat menghadiri undangan deklarasi Pemilu damai 2024. Foto: Istimewa

MAMUJU, iNewsMamuju.id -- Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Provinsi Sulawesi Barat Romi Setiawan turut menghadiri deklarasi Pemilu dan Pilkada damai 2024 dalam rangka mewujudkan Pemilu yang aman, tertib dan berintegritas di Sulbar yang digelar Pemprov Sulbar, Selasa, 28 Nopember 2023

Kegiatan yang di gelar di Gedung PKK ditandai dengan penandatanganan komitmen antara Pemprov Sulbar, partai politik peserta Pemilu, KPU Sulbar, Bawaslu Sulbar dan instansi vertikal di Sulbar.

Disela-sela kegiatan tersebut, Kabinda Sulbar Romi Setiawan, mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan suasana dan stabilitas keamanan menjelang Pemilu atau sesudah Pemilu 2024 sesuai tujuan digelarnya deklarasi ini.

"Mewujudkan Pemilu yang aman, tertib, damai, sejuk, bermartabat dan berintegritas merupakan tugas kita bersama termasuk BIN. Sehingga, kami berharap agar kita saling mendukung mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024, " kata Romi Setiawan.

Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh sendiri dalam sambutannya via zoom, mengapresiasi atas terlaksananya deklarasi itu. Dia pun berharap, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 menjadi momentum untuk menjaga kerukunan dan persatuan di Sulbar dan Indonesia pada umumnya.

"Kita harapkan bisa berjalan dengan aman, lancar, harmonis dan tidak terjadi apapun yang tidak diinginkan. Kita berupaya supaya Sulbar terus berjalan diatas kebenaran karena ini adalah langkah menuju Sulbar yang lebih sejahtera," kata Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Prof Zudan menjelaskan, ada tujuh unsur utama yang berperan penting dalam proses Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Ketujuh unsur itu, harus bekerjasama demi suksesnya pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Tujuh unsur itu, yakni yang pertama KPU, kedua Bawaslu, DKPP dan lembaga non Bawaslu, ketiga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, keempat aparat keamanan, kelima Parpol, Paslon dan Caleg, keenam media atau pers, serta yang ketujuh masyarakat," ungkapnya.

Editor : A. Rudi Fathir

Follow Berita iNews Mamuju di Google News Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut