Setujui Rancangan Perubahan RTRW 2022-2042, Wabup Herny Apresiasi DPRD Pasangkayu

PASANGKAYU, iNewsMamuju.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu baru-baru ini menggelar rapat paripurna yang sangat penting untuk membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasangkayu untuk periode 2022-2042. Acara tersebut berlangsung pada Kamis, 22 Agustus 2024, di Gedung Paripurna DPRD Pasangkayu.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Wakil Bupati Pasangkayu, Dr. Hj. Herny Agus, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Pasangkayu, Sekretaris Daerah, Forkopimda, serta para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan anggota DPRD. Kehadiran mereka menandakan pentingnya proses pembahasan dan persetujuan Ranperda ini.

Baca Juga

Pembukaan Masa Sidang DPRD Pasangkayu, Ryan Harapkan Perda Berkualitas dari Periode Ini

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Herny Agus memberikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan anggota DPRD, terutama kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Ia mengungkapkan rasa terima kasih atas kerja keras dan kerjasama yang solid dalam proses pembahasan Ranperda RTRW.

"Proses ini telah berhasil kita selesaikan meskipun penuh dengan dinamika konstruktif yang justru menambah kesempurnaan materi muatan Ranperda," ujar Herny Agus. Beliau menekankan bahwa persetujuan Perda RTRW ini akan menjadi fondasi penting dalam penataan ruang di Kabupaten Pasangkayu untuk dua dekade mendatang.

RTRW yang telah disetujui mencakup berbagai aspek krusial dalam penataan ruang, termasuk rencana struktur ruang, pola ruang, penetapan kawasan strategis, serta pengendalian ruang wilayah di Kabupaten Pasangkayu. Dokumen ini diharapkan dapat memandu perkembangan daerah secara terencana dan berkelanjutan.

Baca Juga

Tak Ada Persetujuan DPRD, Ini Kronologi Proses Pengangkatan Muhammad Hamzih jadi Sekwan 

Langkah selanjutnya, Ranperda yang telah disetujui akan diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi dan memperoleh nomor register sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Proses ini diharapkan dapat selesai dalam waktu dua bulan sejak persetujuan substansi, sesuai dengan amanat dari Surat Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Dengan adanya persetujuan ini, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan DPRD berharap dapat menciptakan tata ruang yang lebih baik dan terencana, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Editor : A. Rudi Fathir