Retreat Pemprov Sulbar Ditutup, SDK Tegas: Stop Korupsi, Bangun Sulbar dengan Disiplin dan Etika

MAMUJU, iNewsMamuju.id – Hari terakhir kegiatan retreat Eselon II dan Tenaga Ahli lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) yang digelar di Makorem 142/Tatag Mamuju, ditutup langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), pada Minggu, 20 Juli 2025.

Dalam penyampaian materinya, SDK membagi pemaparan menjadi empat bagian penting. Ia mengajak seluruh pejabat berpikir kritis tentang hakikat kekuasaan dalam politik dengan memperkenalkan dua mazhab klasik: Mazhab Machiavelli yang cenderung pragmatis dan Mazhab Plato yang menjunjung tinggi etika. Namun, SDK menyatakan memilih jalan tengah.

"Saya memilih idealis tapi realistis. Prinsip, nilai, dan momentum harus berjalan beriringan. Politik bukan soal hitam-putih, tapi seni membaca situasi," ucapnya.

Masuk pada sesi ekonomi dan kesejahteraan, Gubernur menekankan bahwa Sulbar harus menjawab tantangan pembangunan melalui Misi Pancadaya, yakni Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, Percepatan pengentasan kemiskinan, Peningkatan kualitas SDM, Pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, serta Penguatan tata kelola pemerintahan.

SDK menegaskan bahwa ekonomi Sulbar harus berkarakter kerakyatan, berlandaskan semangat Pasal 33 UUD 1945. Ia bahkan mengungkap keberhasilannya saat memimpin Mamuju dengan menerapkan pendekatan SBY-nomic: Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor, dan Pro-Environment.

“Dulu kemiskinan bisa turun drastis, ekonomi tetap stabil. Itu karena arah kebijakan dan anggaran tepat,” paparnya sambil menunjukkan grafik capaian kinerja.

Namun, ia juga menyoroti permasalahan klasik yang masih berulang, seperti Politik anggaran yang transaksional, Perencanaan tidak sinkron, Penumpukan proyek di akhir tahun, Fokus belanja lebih pada rutinitas, bukan hasil.

SDK pun mengingatkan pentingnya disiplin tata kelola anggaran. Ia mempertegas bahwa Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sah sepanjang masuk dalam jalur perencanaan resmi, bukan disisipkan secara ilegal.

7 Direktiv Penting Gubernur Sulbar:

1. Gubernur/Wakil Gubernur adalah penanggung jawab utama kesejahteraan rakyat.

2. Memiliki wewenang strategis dalam menentukan arah pembangunan dan pengangkatan pejabat.

3. Dengan sumber daya terbatas, jika arah dan kebijakan tepat, hasilnya tetap terasa.

4. Pertumbuhan dan kesejahteraan harus dijalankan secara simultan dan disiplin.

5. Pejabat wajib taat pada tata kelola yang baik dan benar.

6. Sudah banyak pejabat masuk penjara karena lalai. Sulbar harus hentikan itu!

7. Gubernur dan Wakil Gubernur adalah dwitunggal, tidak boleh dipetakan sebagai konflik.

“Sudah terlalu banyak pejabat yang masuk penjara karena tidak disiplin dalam pengelolaan keuangan. Di Sulbar, praktik ini harus kita hentikan!” tegas SDK lantang.

Menutup retreat, SDK menyampaikan bahwa harapan dan pesan dari para Bupati telah ditampung, termasuk persoalan di daerah masing-masing. Ia berharap materi, motivasi, dan pengarahan selama tiga hari ini bisa menjadi pijakan baru bagi jajaran Pemprov Sulbar.

"Saya pikir, walau hanya tiga hari, tapi Insyaallah berbekas dan bisa menjadi bekal dalam mengemban tugas di pemerintahan," pungkasnya.

Editor : A. Rudi Fathir