Evaluasi AMPSR Sulbar, DKPPKB Fokus Tekan Kematian Ibu dan Bayi

MAMUJU, iNewsMamuju.id — Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat (DKPPKB) menggelar Evaluasi Penurunan Kematian Ibu dan Bayi melalui Audit Maternal Perinatal Surveillance and Response (AMPSR) pada 2–4 Maret 2026 di Grand Maleo Hotel.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Sulawesi Barat, sekaligus mendukung program prioritas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam mewujudkan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera melalui penguatan kualitas sumber daya manusia dan layanan kesehatan yang responsif serta berkeadilan.

Evaluasi AMPSR tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris DKPPKB Sulbar, dr. Marintani Erna Dochri. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa audit maternal perinatal bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen penting untuk membedah setiap kasus kematian ibu dan bayi secara komprehensif.

Berdasarkan data tahun 2025, tercatat sebanyak 326 kasus kematian bayi dan 36 kasus kematian ibu di Sulawesi Barat. Kematian bayi didominasi gangguan perinatal dan prematuritas. Sementara kematian ibu umumnya disebabkan oleh perdarahan postpartum, hipertensi dalam kehamilan, serta komplikasi obstetri lainnya.

Menurut dr. Marintani, angka tersebut harus menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor kesehatan. Melalui pendekatan AMPSR, dilakukan identifikasi faktor risiko, analisis celah pelayanan, hingga perumusan respons cepat dan tepat di setiap fasilitas layanan kesehatan.

“Setiap kematian ibu dan bayi tidak boleh dipandang sebagai angka semata, tetapi sebagai evaluasi sistem pelayanan. AMPSR harus menjadi instrumen perbaikan berkelanjutan, mulai dari deteksi dini, rujukan tepat waktu, hingga penanganan kegawatdaruratan sesuai standar,” tegasnya.

Fokus pembahasan dalam evaluasi ini mencakup penanganan perdarahan postpartum dan tata laksana eklampsia sebagai penyebab dominan kematian ibu. Selain itu, penguatan pelayanan neonatal esensial juga menjadi perhatian utama guna menekan risiko kematian bayi sejak fase awal kehidupan.

Kegiatan ini melibatkan Dinas Kesehatan kabupaten, rumah sakit, puskesmas, organisasi profesi, serta tim teknis kesehatan ibu dan anak. Melalui diskusi kasus dan analisis mendalam, diharapkan lahir rekomendasi konkret yang dapat langsung diimplementasikan di lapangan, baik dalam peningkatan kompetensi tenaga kesehatan maupun penguatan sistem rujukan.

Secara terpisah, Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak secara komprehensif, terintegrasi, dan berbasis data.

Ia berharap, melalui evaluasi AMPSR ini, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Sulawesi Barat semakin responsif dalam mendeteksi risiko kehamilan, mempercepat rujukan kasus gawat darurat, serta memastikan setiap ibu dapat melahirkan dengan selamat dan setiap bayi mendapatkan awal kehidupan yang sehat dan berkualitas.

Editor : A. Rudi Fathir