SDK Kumpulkan TPID, Sulbar Siaga Kendalikan Inflasi Jelang Ramadan–Idulfitri 2026

MAMUJU, iNewsMamuju.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi yang dipimpin langsung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), Selasa (10/3/2026).

Pertemuan yang dihadiri perwakilan enam pemerintah kabupaten se-Sulbar ini menjadi langkah strategis memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Ramadan dan Idulfitri 2026.

Baca Juga

Sulbar Ngebut Wujudkan Program Makan Bergizi Gratis, SPPG Siap Dibangun

Mengusung tema “Kolaborasi dan Sinergi TPID Sulbar Menjaga Stabilitas Harga pada Momentum HBKN Ramadan dan Idulfitri 2026”, forum tersebut menjadi ruang konsolidasi pemerintah daerah dalam menghadapi potensi lonjakan inflasi.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas penting pemerintah daerah karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.

Menurutnya, arah pembangunan ekonomi Sulbar dirancang melalui dua arus utama, yakni memperkuat sektor unggulan daerah serta mengembangkan industri pengolahan dan UMKM agar memberikan nilai tambah bagi produk lokal.

Baca Juga

Pasar Murah Sulbar Serbu Rangas, Harga Pangan Anjlok 30 Persen

“Ekonomi Sulbar kita rancang dalam dua arus utama. Pertama memperkuat sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang menyumbang sekitar 46 persen terhadap PDRB. Kedua, kita kombinasikan dengan industri pengolahan dan UMKM agar nilai tambah produk meningkat,” kata SDK.

Ia menjelaskan, selama ini banyak komoditas unggulan Sulbar seperti CPO, biji kakao, dan jagung masih dijual dalam bentuk bahan mentah. Kondisi tersebut membuat nilai ekonomi yang diperoleh daerah belum maksimal.

Karena itu, pengembangan industri pengolahan dinilai menjadi langkah penting agar komoditas daerah mampu memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat.

Baca Juga

Lawan Korupsi, Inspektorat Gandeng Kejati Sulbar

Meski industri berskala besar belum sepenuhnya berkembang, pemerintah daerah terus mendorong keterlibatan pelaku UMKM agar pertumbuhan ekonomi Sulbar benar-benar bertumpu pada ekonomi rakyat.

“Kita ingin ekonomi Sulbar menjadi ekonomi rakyat. Bukan hanya dikendalikan investasi besar, meskipun kita tetap berharap investasi besar juga masuk ke daerah ini,” ujarnya.

SDK juga menegaskan bahwa inflasi merupakan isu serius yang selalu menjadi perhatian pemerintah di berbagai negara. Tingginya inflasi, kata dia, dapat melemahkan nilai uang sekaligus menurunkan daya beli masyarakat.

Baca Juga

Sulbar Genjot Sertifikasi Halal UMKM, Produk Lokal Siap Tembus Pasar Global

“Runtuhnya satu negara bisa dimulai dari inflasi yang tinggi. Inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang tadinya mampu membeli 10, karena inflasi hanya mampu membeli 5,” ungkapnya.

Ia menambahkan, inflasi nasional pada dasarnya merupakan akumulasi dari inflasi yang terjadi di berbagai daerah. Karena itu, pengendalian inflasi di tingkat daerah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dalam forum tersebut, Gubernur juga memaparkan perkembangan ekonomi Sulbar yang menunjukkan tren positif dalam dua tahun terakhir.

Baca Juga

Sulbar dan Polman Bersinergi Tertibkan Aset Daerah, Kendaraan Dinas Rusak Dihapus

Pada 2024, pertumbuhan ekonomi Sulbar tercatat sebesar 4,7 persen, masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,3 persen.

“Artinya saat itu kita belum berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan bisa dikatakan menjadi beban karena pertumbuhan kita lebih rendah dari nasional,” jelasnya.

Namun pada 2025, ekonomi Sulbar berhasil tumbuh hingga 5,36 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11 persen.

“Ini menunjukkan kita sudah mulai berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun kontribusinya masih kecil,” tutur SDK.

Melalui HLM TPID ini, Pemprov Sulbar berharap koordinasi dan langkah strategis antara pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten semakin solid, terutama dalam memastikan stabilitas harga serta ketersediaan pasokan kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.

Editor : A. Rudi Fathir