Hari Jadi Sulbar ke-22, SDK Bicara Capaian Pembangunan dan Harapan

MAMUJU, iNewsMamuju.id — Upacara puncak peringatan Hari Jadi ke-22 Provinsi Sulawesi Barat berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (22/9/2026).

Tahun ini, peringatan Hari Jadi Sulbar mengangkat tema “Mengabdi dan Berkarya Bersama Menuju Sulbar Maju dan Sejahtera”.

Baca Juga

Fun Run Warnai HUT ke-22 Sulbar, Suhardi Duka Dorong Jadi Agenda Tahunan

Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) mengatakan peringatan Hari Jadi ke-22 tidak hanya untuk mengenang perjalanan pembentukan Sulbar, tetapi juga menjadi kesempatan mengevaluasi sejauh mana pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

SDK mengatakan tema tersebut harus menjadi arah kerja pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan dan anggaran menghasilkan manfaat yang dapat diukur.

“Mengabdi berarti menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Bagi saya, mengabdi berarti menggunakan kewenangan untuk menyelesaikan masalah rakyat,” kata SDK.

Ia melanjutkan, berkarya berarti menghadirkan hasil dari setiap kebijakan dan program. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas, penerima manfaat yang terukur, serta dampak yang dapat dilihat.

SDK mengajak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan melihat pembangunan tidak hanya dari angka pertumbuhan ekonomi.

“Seberapa jauh pembangunan yang telah memperbaiki kehidupan rakyat? Seberapa besar pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, seberapa luas kesempatan yang kita buka bagi generasi muda dan seberapa efektif anggaran daerah mengubah masalah menjadi hasil nyata,” ujarnya.

Pertanyaan tersebut, kata SDK, harus menjadi kompas dalam menentukan kebijakan ke depan.

Ia menyebut PDRB per kapita Sulawesi Barat yang pada awal pembentukan provinsi pada 2004 berada di kisaran Rp4,45 juta telah mencapai sekitar Rp46,65 juta pada 2025. Angka tersebut menunjukkan perubahan ekonomi Sulbar dalam 22 tahun terakhir.

Namun, SDK mengatakan pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir.

“Pertumbuhan ekonomi harus mengubah kehidupan rakyat, harus menambah pendapatan, harus membuka lapangan kerja, harus menurunkan kemiskinan dan harus memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk hidup layak,” tegasnya.

Di bidang infrastruktur, anggaran peningkatan dan rehabilitasi jalan, jembatan serta irigasi meningkat dari sekitar Rp85,03 miliar pada 2025 menjadi Rp200 miliar pada 2026.

Pemerintah juga menyalurkan bantuan untuk sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan dengan total lebih dari Rp34 miliar. Dukungan sarana bagi UMKM juga mencapai sekitar Rp10 miliar.

Pada sektor kemiskinan, SDK menyebut angka kemiskinan Sulbar telah berada di sekitar 10 persen. Data BPS September 2025 mencatat persentase penduduk miskin Sulbar sebesar 10,18 persen dengan jumlah 149,88 ribu jiwa.

Meski angka kemiskinan menurun, SDK mengatakan pekerjaan pemerintah belum selesai.

“Di balik angka itu masih ada 148 ribu lebih saudara kita yang membutuhkan kehadiran pemerintah. Karena itu pekerjaan kita belum selesai. Tugas kita adalah memastikan mereka bukan hanya keluar dari garis kemiskinan, tapi benar-benar naik kelas dan memiliki kehidupan yang lebih baik,” katanya.

Intervensi pemerintah melalui bantuan sosial, paket sembako, bantuan kelompok usaha bersama, unit usaha produktif, pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni hingga bantuan listrik murah akan terus dilanjutkan.

Pembangunan manusia juga menjadi bagian dalam evaluasi pembangunan Sulbar. SDK menyebut IPM Sulbar 2025 mencapai 71,16, meningkat 0,70 poin dibandingkan 2024.

Untuk sektor kesehatan, Pemprov Sulbar mengalokasikan sekitar Rp31,82 miliar untuk sejumlah program, termasuk perluasan cakupan kesehatan, pencegahan dan penanganan stunting, pemenuhan gizi, skrining kesehatan reproduksi remaja serta pemenuhan tenaga dokter spesialis.

Di bidang pendidikan, jumlah penerima beasiswa meningkat dari 561 orang pada 2025 menjadi 1.040 orang pada 2026 dengan total anggaran lebih dari Rp7 miliar.

Pemprov juga mendorong penanganan anak tidak sekolah. SDK menyebut jumlah ATS yang sebelumnya lebih dari 37 ribu orang pada 2025 berkurang lebih dari 3 ribu setelah sebagian kembali ke sekolah.

Pada sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka Sulbar pada Mei 2026 berada di angka 2,8 persen. Namun, tantangan berikutnya adalah memperbesar proporsi pekerjaan formal dan menciptakan pekerjaan yang lebih produktif serta memberikan kehidupan yang lebih baik bagi pekerja.

Untuk itu, Pemprov Sulbar menjalankan program padat karya pada 334 titik pada 2026 dengan dukungan anggaran sekitar Rp50,94 miliar yang disebut menyerap sekitar 7.900 tenaga kerja. Pelatihan keterampilan kerja juga disiapkan dengan anggaran sekitar Rp1,2 miliar.

SDK juga menyinggung ketimpangan pendapatan. Berdasarkan data yang disampaikannya, Gini Ratio Sulbar pada Maret 2026 berada di angka 0,314, lebih rendah dibanding angka nasional 0,368.

“Sulawesi Barat yang kita cita-citakan bukan hanya Sulawesi Barat yang bertumbuh tinggi. Kita ingin Sulawesi Barat yang pertumbuhannya tinggi dan hasilnya dirasakan oleh semua masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, SDK turut menyampaikan sejumlah penghargaan yang diterima Pemprov Sulbar sepanjang Februari 2025 hingga September 2026. Penghargaan tersebut antara lain terkait kinerja TPID, digitalisasi daerah, UHC, transformasi sumber daya manusia, penurunan pengangguran, konektivitas digital, reformasi hukum dan implementasi program tiga juta rumah.

Bagi SDK, capaian tersebut tetap perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses evaluasi, bukan alasan untuk berhenti bekerja.

Perjalanan Sulbar selama 22 tahun juga tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari pandemi Covid-19, gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin kencang, kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan.

"Di tengah berbagai bencana ada hal yang tidak boleh ikut longsor, yaitu semangat kita untuk membangun. Ada harapan yang tidak boleh ikut terbakar bersama hutan dan lahan. Ada tekad yang tidak boleh hanyut bersama banjir, yaitu tekad untuk menyejahterakan rakyat," ujarnya.

SDK mengajak DPRD, pemerintah kabupaten, Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pers dan generasi muda untuk bekerja bersama.

Persoalan pembangunan, kata SDK, tidak mengenal batas administrasi. Jalan, pangan, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, stunting, lingkungan hingga bencana membutuhkan koordinasi lintas wilayah.

“Kepada insan pers, teruslah menyampaikan informasi akurat dan menjalankan fungsi kontrol secara independen. Pemerintah harus bersedia mendengar kritik, menjelaskan kebijakan secara terbuka dan memperbaiki kekurangan,” katanya.

Pada bagian akhir amanat, SDK mengatakan pembangunan Sulbar tidak dapat dibebankan hanya kepada gubernur maupun pemerintah provinsi.

“Sulawesi Barat tidak akan maju hanya dengan kerja seorang gubernur. Tidak akan maju hanya dengan kerja pemerintah. Tetapi baru akan maju ketika seluruh masyarakatnya bergerak dalam satu semangat,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh masyarakat meneruskan perjuangan para pendahulu, menjaga capaian yang sudah baik, memperbaiki kekurangan dan mewariskan Sulbar yang lebih maju, adil, tangguh dan sejahtera kepada generasi berikutnya.

“22 tahun kita lewati, masih panjang jalan yang harus kita tempuh, besarnya cita-cita yang harus kita wujudkan. Saya percaya selama kita mau mengabdi, mau berkarya dan mau berjalan bersama, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk Sulawesi Barat,” tutupnya.

Editor: Lukman Rahim