Sulbar Dapat 28 Kapal 30 GT & Revitalisasi 400 Hektare Tambak, Usai Pertemuan SDK dengan Menteri KKP

MAMUJU, iNewsMamuju.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperoleh dukungan sejumlah program strategis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) setelah Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Hasil pertemuan itu mencakup pengembangan 28 Desa Nelayan Merah Putih, bantuan 28 unit kapal perikanan berukuran 30 Gross Ton (GT), revitalisasi tambak rakyat seluas 400 hektare, hingga pengembangan tambak air tawar di 50 desa nonpesisir.

Baca Juga

Komisi IV DPR dan KKP Temu Teknis Akses Permodalan UMKM-KP

Program Desa Nelayan Merah Putih ditujukan untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas nelayan, penguatan kelembagaan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Selain itu, KKP juga mengalokasikan 28 kapal perikanan berkapasitas 30 GT untuk Sulbar. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nelayan, memperluas daerah penangkapan ikan, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.

Di sektor budidaya, pemerintah pusat berkomitmen merevitalisasi tambak rakyat seluas 400 hektare. Program itu ditujukan untuk meningkatkan hasil produksi perikanan budidaya sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor tersebut.

Tak hanya menyasar wilayah pesisir, KKP juga akan mengembangkan program tambak air tawar di 50 desa nonpantai di Sulawesi Barat. Program ini diharapkan membuka sumber ekonomi baru bagi masyarakat pedalaman sekaligus mendukung ketahanan pangan berbasis perikanan.

Gubernur Sulbar Suhardi Duka menyambut baik dukungan yang diberikan pemerintah pusat. Menurutnya, berbagai program tersebut menjadi peluang untuk mempercepat pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang selama ini menjadi salah satu potensi unggulan Sulawesi Barat.

"Dukungan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat potensi kelautan dan perikanan Sulawesi Barat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir maupun pembudidaya ikan," ujar SDK.

Audiensi tersebut difasilitasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian agar program pembangunan nasional dapat menjangkau Sulawesi Barat.

Berbagai program yang disepakati selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui koordinasi teknis antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Editor: A. Rudi Fathir