Konflik Agraria Gunung Rea Memanas, Massa Desak Polres dan DPRD Mamuju Tengah Bertindak

MAMUJU TENGAH, iNewsMamuju.id — Forum Perjuangan Masyarakat Adat Budong-Budong/Topoyo menggelar aksi demonstrasi di halaman Mapolres dan Kantor DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Kamis (15/10/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tuntutan terkait penegakan hukum, perlindungan masyarakat adat, serta penyelesaian konflik agraria di kawasan hutan Gunung Rea.

Dalam pernyataan sikapnya, massa mendesak Polres Mamuju Tengah menindaklanjuti dugaan pelecehan terhadap masyarakat adat menyusul beredarnya video tantangan yang dinilai menyinggung masyarakat adat Budong-Budong/Topoyo.

Selain itu, massa meminta kepolisian menuntaskan berbagai perkara hukum di wilayah hukumnya secara profesional dan transparan. Mereka juga mendesak agar setiap laporan masyarakat mendapat kepastian penanganan serta pelayanan yang optimal.

Tak hanya menyampaikan tuntutan kepada kepolisian, massa turut meminta Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah memberikan kepastian penyelesaian persoalan lahan yang selama ini telah digarap masyarakat.

Menurut massa aksi, penyelesaian persoalan tersebut perlu dilakukan melalui proses verifikasi dan pendataan secara terbuka, objektif, dan adil agar hak-hak masyarakat mendapatkan kejelasan.

Sementara itu, kepada DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, massa mendesak agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang eksistensi masyarakat adat Budong-Budong/Topoyo mendapat perhatian serius.

Massa juga meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan mengambil langkah konkret untuk mendorong penyelesaian konflik agraria yang terjadi di wilayah tersebut.

Koordinator lapangan aksi, Gibran, menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan tindak lanjut nyata dari pihak-pihak terkait, bukan sekadar pertemuan tanpa kepastian penyelesaian.

"Tidak hanya sampai pada rapat dengar pendapat, namun tidak ada tindak lanjut. Kami tunggu langkah DPRD atas persoalan ini," ujar Gibran saat menyampaikan orasinya.

Ia menambahkan, perjuangan yang dilakukan masyarakat bertujuan mendorong penegakan hukum, penghormatan terhadap hukum adat, serta perlindungan hak-hak masyarakat yang dinilai perlu mendapatkan kepastian.

Gibran juga menegaskan bahwa berbagai tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut diharapkan tidak berhenti pada janji, tetapi harus diikuti dengan langkah konkret dari pihak terkait.

"Kami meminta agar tuntutan tidak berhenti pada janji, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah nyata dan kepastian penyelesaian," tegasnya.

Lebih lanjut, Gibran menyatakan pihaknya akan mempertimbangkan aksi lanjutan apabila tidak ada respons dan tindak lanjut yang memadai terhadap persoalan yang mereka suarakan.

"Jika tidak ada respons atas persoalan ini, kami akan mempertimbangkan untuk melakukan aksi lanjutan," tutup Gibran.

Usai menyampaikan tuntutan di halaman Mapolres Mamuju Tengah, massa kemudian melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Kabupaten Mamuju Tengah. Setelah menyampaikan aspirasi, para peserta demonstrasi membubarkan diri dengan tertib.

Melalui aksi tersebut, Forum Perjuangan Masyarakat Adat Budong-Budong/Topoyo berharap kepolisian, pemerintah daerah, dan DPRD dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai kewenangan masing-masing, sehingga persoalan hukum dan konflik agraria di kawasan Gunung Rea memperoleh kejelasan penyelesaian.

Editor: A. Rudi Fathir