Gibran Mundur dari Wapres, Negara Masih Tanggung Rumah hingga Mobil Dinas

JAKARTA, iNewsMamuju.id – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak serta-merta menghapus seluruh hak keuangan dan fasilitas yang melekat pada seorang mantan wakil presiden.

Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Keputusan tersebut langsung memunculkan perhatian publik, terutama terkait hak pensiun dan fasilitas negara yang berpotensi tetap diterimanya setelah tidak lagi menduduki jabatan orang nomor dua di Indonesia.

Baca Juga

Rakor Dengan Kadis Pendidikan, Wapres Gibran Minta Mendikdasmen Hapus Sistem Zonasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden, mantan wakil presiden memiliki sejumlah hak apabila pemberhentiannya berstatus dengan hormat.

Dalam penjelasan Pasal 6 undang-undang tersebut, pemberhentian presiden maupun wakil presiden pada dasarnya dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat. Status itu dapat berbeda apabila MPR secara tegas menetapkan pemberhentian dilakukan dengan tidak hormat.

Salah satu hak yang diatur adalah uang pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir ketika masih menjabat.

Baca Juga

Airlangga Hartarto Mundur, Beredar Meme Gibran Rakabuming Raka untuk Ketum Golkar 

Ketentuan tersebut secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6 Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1978.

"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100 persen (seratus persen) dari gaji pokok terakhir," demikian bunyi ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Artinya, apabila pemberhentian Gibran nantinya ditetapkan dengan hormat dan seluruh persyaratan hukumnya terpenuhi, ia berpotensi memperoleh hak pensiun sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut.

Baca Juga

Kawan Gibran Sulbar Deklarasi Dukung Gibran Jadi Calon Wapres 2024

Tak hanya uang pensiun, mantan wakil presiden juga berhak mendapatkan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi pensiunan pegawai negeri.

Fasilitas yang disediakan negara juga tidak berhenti pada pemberian uang pensiun. UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur sejumlah dukungan bagi mantan wakil presiden, mulai dari biaya rumah tangga hingga jaminan perawatan kesehatan.

Biaya rumah tangga tersebut mencakup kebutuhan air, listrik, dan telepon. Selain itu, mantan wakil presiden beserta keluarganya juga memperoleh pembiayaan perawatan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Negara turut menyediakan rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya. Fasilitas lainnya berupa satu unit kendaraan dinas beserta pengemudinya.

Bahkan, Pasal 11 UU tersebut memberikan hak kepada mantan presiden dan mantan wakil presiden untuk memiliki staf yang berasal dari kalangan pegawai negeri.

Dalam ketentuan yang sama, pembayaran uang pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.

Dengan demikian, pengunduran diri Gibran bukan hanya menjadi perhatian dari sisi dinamika politik dan ketatanegaraan, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai konsekuensi administratif dan keuangan negara setelah berakhirnya masa jabatan wakil presiden.

Meski demikian, kepastian mengenai status pemberhentian serta penerapan hak-hak tersebut tetap harus mengacu pada keputusan resmi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Editor: A. Rudi Fathir