Gibran Mundur, Jabatan Wapres RI Kosong! MPR Berpacu Isi Kursi dalam 60 Hari

JAKARTA, iNewsMamuju.id – Panggung politik nasional memasuki babak baru setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029. Keputusan tersebut langsung mendapat respons dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang menyatakan jabatan wakil presiden mengalami kekosongan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan, lembaganya akan segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran. MPR disebut memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

"Sejak hari ini maka jabatan wakil presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan, dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut," kata Ahmad Muzani.

Ia kembali menegaskan bahwa MPR tidak akan tinggal diam menghadapi situasi tersebut. Langkah-langkah kelembagaan akan segera dilakukan guna menindaklanjuti pengunduran diri Gibran sekaligus memastikan proses pengisian jabatan berjalan sesuai ketentuan.

"Sejak Pak Gibran menyatakan mundur kosong. Makanya MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk segera mengisi posisi jabatan itu, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Muzani juga membacakan inti surat pengunduran diri Gibran. Dalam surat itu, Gibran secara tegas menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.

" Dengan hormat, dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri," demikian isi surat yang dibacakan Muzani.

Keputusan tersebut disebut diambil Gibran dengan penuh kesadaran setelah mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam inti suratnya, Gibran juga menyampaikan bahwa kepentingan negara dan masyarakat Indonesia harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi.

"Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara, serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri," ucap Muzani membacakan isi surat tersebut.

Pengunduran diri Gibran kini menjadi perhatian besar dalam dinamika politik nasional. Pernyataan Ketua MPR mengenai kekosongan jabatan serta tenggat waktu 60 hari membuka babak baru dalam proses ketatanegaraan Indonesia.

Publik pun menantikan langkah lanjutan MPR serta mekanisme konstitusional yang akan ditempuh untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Perkembangan selanjutnya akan menjadi perhatian, mengingat jabatan wakil presiden memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan dan kesinambungan kepemimpinan nasional.

Editor: A. Rudi Fathir