Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Memanas, Brigjen TK Kini Diperiksa Propam Polri

JAKARTA, iNewsMamuju.id – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Setelah empat perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka, kini Brigjen TK turut menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan keterlibatan Brigjen TK sekaligus mengungkap secara menyeluruh peran masing-masing pihak dalam perkara yang menjadi sorotan publik tersebut.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Brigjen TK. Ia menyampaikan bahwa yang bersangkutan saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan internal oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri.

“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri,” kata Irjen Johnny Eddizon Isir, Sabtu (14/11/2026).

Isir menambahkan, keterangan Brigjen TK juga didalami dalam proses penyidikan guna mengungkap secara utuh konstruksi perkara serta peran masing-masing pihak yang diduga terlibat.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Keempat nama tersebut adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dari keempat tersangka, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri. Sementara Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan pertimbangan kondisi kesehatan.

Perkembangan lainnya, Mabes Polri juga telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik yang digelar pada Selasa (10/11/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, dugaan praktik penyadapan tersebut disebut berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi sebagaimana mestinya.

Tidak hanya Presiden Prabowo, dugaan penyadapan tersebut juga disebut menyasar sejumlah pihak dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Dalam perkara ini, keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.

Pemeriksaan terhadap Brigjen TK menjadi perkembangan penting dalam pengusutan perkara ini. Publik kini menanti sejauh mana penyidik dapat mengungkap konstruksi kasus, termasuk dugaan alur penggunaan sistem penyadapan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab di balik akses ilegal tersebut.

Editor: A. Rudi Fathir