MAMUJU - Pencegahan korupsi harus dimulai dari diri sendiri, keluarga terlebih di lingkungan pemerintahan. Seluruh pimpinan OPD Pemprov Sulbar harus membangun integritas agar tidak melakukan tidak pidana korupsi.
Itu menjadi gambaran dalam Bimbingan Teknis keluarga berintegritas yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diikuti seluruh kepala dinas Pemprov Sulbar bersama pasangan di Ballrom Hotel Maleo Mamuju, Rabu (1/10/2023).
Kegiatan itu mengusung tema Menjaga Integritas Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Malaqbi dan Menegakkan prinsip Mellete Diatonganan Untuk Sulbar Maju terus.
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana mengatakan, saat ini kejahatan korupsi masih dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, jika dibandingkan dengan kejahatan yang lainya.
"Korupsi dikatakan kejahatan luar biasa sebab yang melakukan korupsi satu orang tetapi yang dirugikan bisa sampai ribuan orang,"kata Wawan.
Selain itu, korupsi dianggap kejahatan luar biasa karena dampaknya luar biasa, namun biasanya masyarakat tidak sadar sebagai korban korupsi sehingga perlu kesadaran dengan memberikan pemahaman.
Ia menyebut, ada tiga strategi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan.
"Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun nilai integritas antikorupsi, karena itu KPK konsentrasi terhadap bimbingan teknis, peningkatan kapabilitas, dan pemberdayaan masyarakat," ungkap Wawan.
Strategi pencegahan, kata dia, dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pada lembaga atau instansi yang lebih transparan dan akuntabel. Misalnya membangun sistem yang terintegrasi dengan sistem elektronifikasi agar masyarakat mudah mengaksesnya.
"Harapannya seluruh kepala OPD dan istri melalui kegiatan ini, bisa menjadi tauladan diri sendiri, dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai integritas. Sehingga kedepan generasi kita menjadi generasi yang berintegritas," jelasnya.
Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kegiatan ini sangat luar biasa apalagi menghadirkan istri dan suami masing-masing OPD.
Ia mengapresiasi dan menyambut baik inisiatif tim dari KPK dalam hal pelaksanaaan Bimbingan Teknis Kelurga Berintegritas di Provinsi Sulbar.
"Kami di daerah berharap secara nasional atau dianggarkan secara khusus untuk diikutkan dan ini sangat berdampak kedepannya," katanya.
Kata Prof Zudan, perlu pengawasan khusus dalam APBD Sulbar, mulai dari belanja dan pendapatan. Apalagi saat ini Sulbar masih dibawah rata-rata nasional. Ia menekankan agar dalam mengelola anggaran OPD dan seluruh kabupaten dapat lebih berhati-hati.
"Namun kita bersyukur karena inflasi, kita masuk sebagai daerah inflasi terendah. Yang terpenting dilakukan adalah menjaga aspek ketaatan dalam mengelola anggaran," tutup Zudan.
Editor : Lukman Rahim
Artikel Terkait
