MAMASA, iNewsMamuju.id -- Forum Mamasa baik melaksanakan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Mamasa dan Kantor DPRD Mamasa, Rabu 22/11/23
Pengunjuk rasa menuntut netralitas dari pada Pj Bupati Mamasa.
Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa kami menaruh harapan besar kepada Pj Bupati Mamasa kemudian netral sesuai dengan surat dari Kemendagri.
Salah satu tugas Pj menjaga netralitas pemilu tahun 2024 mendatang.
Kemudian yang kedua kita juga menyanyangkan mutasi yang dilakukan oleh Pejabat Bupati Mamasa. Yang nyata-nyata melanggar Permendagri no 4 tahun 2023.
"Karena itu melalui aksi yang dilakukan oleh teman-teman kita akan menyampaikan tuntutan ini,"Kata Yustianto Tallulembang, selaku Jendral lapangan demonstran saat diwawancarai wartawan di Kantor DPRD Mamasa
Termasuk juga berkaitan dengan gaji-gaji honorer yang tak kunjung dibayar hingga saat ini, padahal tenaga kontrak yang tak dibayar haknya adalah ujung tombak dalam negeri ini.
"Utamanya di Mamasa. Sebab mereka adalah pendidik, yang kurang lebih 11 bulan tak di gaji," Beber Yustianto Tallulembang.
Muda mudahan apa yang kami suarakan hari ini, pada minggu yang akan datang sesuai dengan penyampaian Pak Sekda akan dibayarkan .
"Pak Sekda mengatakan kepada kami bahwa minggu depan gaji tenaga kontrak pada dinas pendidikan akan dibayarkan. Dan kami akan menunggu itu, kalau tidak kami akan aksi terus menerus," Tegas Yustianto.
Hari ini, ada pelanggaran yang terstruktur dilakukan oleh Pj Bupati Mamasa sebab mengabaikan Permendagri no 4 tahun 2023 terkait mutasi yang dilakukan oleh Pj Bupati Mamasa.
" Seharusnya itu tidak bisa dilakukan soal mutasi karena sudah sangat jelas melanggar ketentuan UU," Harap Yusti Tallulembang.
Yustianto Tallulembang menyangkan karena kedatangan di Kantor DPRD Mamasa hanya ditemui satu orang Anggota DPRD.
"Ada 30 orang anggota DPRD Mamasa. Namun hanya satu orang yang bersedia menemui kami karena alasan sakit," Tutup Yustianto Tallulembang.
Ditempat yang sama salah satu peserta aksi unjuk rasa Tambrin, mengatakan bahwa pihaknya mendesak Kemendagri untuk mencopot jabatan Pj Bupati Mamasa.
"Desakan kami kepada Presiden dan Kemendagri agar memberhentikan Pj Bupati Mamasa Yakub F Solon karena sudah diduga melanggar apa yang sudah dilarang oleh Presiden," Tegas Tambrin.
Sementara itu Stenly Gideon salah satu peserta aksi yang juga koordinator mimbar aksi mengatakan bahwa, bukti-bukti dugaan pelanggaran Pj sudah di dapatkan.
" Ini bukti dugaan pelanggaran Pj Bupati Mamasa Yakub F Solon. Kami akan print dan perlihatkan kepada semua pihak," Tandasnya.
Diberitakan sebelumnya aksi unjuk rasa di Mamasa minta Pj Bupati Mamasa Yakub F dicopot dari jabatannya.
Massa aksi tergabung dalam tiga wilayah yang ada di Mamasa.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
