MAMUJU, iNewsMamuju.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamuju menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Forum Guru Pendidikan Agama Islam Kabupaten Mamuju, Kamis (30/1/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta, dan dihadiri sejumlah anggota dewan serta Kepala Kantor Kemenag Mamuju, Kadis Pendidikan Mamuju dan BKD.
Dalam pertemuan tersebut, para guru menyampaikan berbagai permasalahan, termasuk penempatan tenaga pendidik serta status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Mereka menginginkan agar status PPPK paruh waktu diubah menjadi PPPK penuh waktu.
Sekretaris Komisi III DPRD Mamuju, Munawwir Arafat, dikesempatan itu menegaskan akan mengawal tuntutan tersebut.
"Kami pastikan akan terus mengawal agar PPPK paruh waktu bisa menjadi PPPK penuh waktu," ujar Munawwir, yang akrab disapa Mumun usai RDP.
Selain itu, Ketua DPC PKB Mamuju ini juga mendorong peningkatan kesejahteraan guru agama, termasuk pemberian tunjangan.
"Waktu di Baggar kemarin dengan Diknas saya ungkap juga itu, antara Diknas dan Depag itu saling lempar bola, akhirnya di pendidikan agama (sekolah) umum itu tidak dapat tunjangan sama sekali," jelasnya.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan guru agama sangat penting karena mereka memiliki peran besar dalam membentuk kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional peserta didik.
"Guru agama bertanggung jawab terhadap kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional peserta didik. Oleh karena itu, hak mereka harus diperjuangkan," tegas Mumun.
Ia pun mendesak Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk duduk bersama mencari solusi agar guru agama mendapatkan hak yang layak.
"Seluruh stakeholder khususnya dinas pendidikan dan Kemenang harus serius dalam menjamin kesejahteraan guru agama Islam baik yang mengajar di Madrasah maupun sekolah umum," pungkasnya.
Editor : Lukman Rahim
Artikel Terkait
