MAMUJU, iNewsMamuju.id — Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mencatatkan prestasi membanggakan sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terendah kelima di Indonesia, yakni hanya sebesar 3,17 persen menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Capaian ini menjadi angin segar bagi masa depan tenaga kerja di wilayah ini.
Menanggapi capaian tersebut, Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) menegaskan pentingnya menjaga momentum positif ini dengan membuka lebih banyak lapangan kerja melalui masuknya investasi. Namun, SDK menekankan bahwa investasi harus datang tanpa pungutan liar (pungli), dan harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat lokal.
“Investasi tidak akan datang kalau iklimnya tidak nyaman. Kita harus pastikan pelayanan izin bebas pungli dan masyarakat menyambut baik kehadiran investor,” tegas SDK saat konferensi pers menjelang 100 hari kerja bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga di Kantor Gubernur Sulbar, Senin (26/5).
SDK menekankan bahwa meski pro investasi, dirinya dan wakilnya tetap konsisten menjaga kelestarian lingkungan. Ia menyebut pengalamannya menyusun UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya saat masih di DPR RI, sebagai bukti nyata komitmen terhadap keberlanjutan.
“Saya tidak mau menukar hutan kita dengan investasi murahan,” ujarnya. “Tapi kita tidak bisa terus menolak investasi juga, karena dampaknya bisa menurunkan kemiskinan,” sambungnya.
Ia mencontohkan dua daerah yang dulunya terpencil namun kini tumbuh pesat karena investasi: Pasangkayu dan Mamuju Tengah. Dengan investasi sawit dan transmigrasi, angka kemiskinan di Pasangkayu kini hanya 6 persen, dan 7 persen di Mateng, jauh lebih rendah dibanding Majene dan Polman.
Lebih jauh, SDK memaparkan rencana besar untuk program transmigrasi lokal. Dalam pertemuan dengan Menteri Transmigrasi, ia mengusulkan skema berbasis masyarakat lokal—bukan dengan mendatangkan warga dari luar Sulbar.
“Saya minta programnya yang datang, bukan orangnya. Orangnya dari Sulbar, dari mereka yang belum bekerja,” ujarnya.
Salah satu gagasan inovatifnya adalah sistem kerja komunal di lahan 200 hektare, di mana peserta mengelola tanah bersama tanpa langsung diberikan sertifikat pribadi guna mencegah praktik jual cepat karena tekanan ekonomi.
“Kalau langsung dikasih dua hektare dan disertifikatkan atas nama pribadi, nanti pas butuh uang dijual. Kita ingin jangka panjang,” pungkasnya.
Dengan komitmen kuat terhadap transparansi, lingkungan, dan kesejahteraan rakyat, Sulbar kini tidak hanya mencetak sejarah dalam angka pengangguran, tetapi juga menyiapkan masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
