MAMUJU, iNewsMamuju.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) melontarkan sindiran bernada candaan soal aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Sulbar yang kadang “lebih pintar” dari kecerdasan buatan (AI).
Kalimat itu ia sampaikan dalam Kick Off Sulbar Berdaya yang mengusung pengembangan talenta digital untuk akselerasi Sulbar maju dan sejahtera di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Senin (11/8/2025).
SDK awalnya memuji kemajuan teknologi, termasuk AI, yang sudah banyak membantu dunia usaha dan swasta. Teknologi, kata dia, dimanfaatkan untuk menganalisa data, membuat program, dan membuka peluang bisnis.
"Coba saja suruh AI untuk bikin program. Apakah itu pelatihan atau sosialisasi, untuk program dengan biaya tertentu, ini kegiatannya, ini tujuannya ini outcomenya, dia akan buat AI itu program programnya dan pembiayaannya," kata SDK
Namun, ceritanya itu bisa berbeda saat masuk ke birokrasi.
"Ya pada saat masuk di birokrasi dia katakan ah salah ini AI, salah ini, masa biaya administrasi hanya Rp50 ribu, harus satu juta biaya administrasi. Biaya pelaporan, biaya itu paling Rp150 ribu dia naikkan jadi Rp50 juta, lebih pintar birokrasi daripada AI," sindirnya sambil tertawa.
Karena itu hal itu, membuat sektor swasta lebih cepat berkembang dari birokrasi karena sigap mengadopsi teknologi.
Olehnya itu, digitalisasi dan pemanfaatan artificial intelligence, kata dia, sudah menjadi keharusan jika ingin maju.
Karena baginya, suatu daerah akan maju apabila beradaptasi dengan teknologi.
Sayangnya, Sulbar masih tertinggal dalam infrastruktur teknologi.
“Jangankan mengadaptasi kemajuan teknologi itu, melihat saja belum bisa, kenapa karena blank spot kita masih terlalu banyak. Masih ada SMA, Puskesmas, kantor camat, kantor desa yang belum bisa terkoneksi dengan kabupatennya, dengan provisinya dan bahkan dengan dunia luar," ujarnya.
SDK menyebut salah satu prioritas Pemprov Sulbar adalah mengurangi blank spot tersebut. Ia berharap kerja sama dengan Kementerian Komunikasi melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) bisa mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
"Kalau kami menggunakan APBD kami sendiri, kemungkinan lima tahun baru selesai, tapi kalau kita bisa dibantu oleh Komdigi bisa dua tahun sudah selesai.
Dengan demikian ada percepatan sekitar tiga tahun kalau kita kolaborasi," ungkapnya.
Ia juga mengungkap pelaku ekonomi di Sulbar harus sudah memanfaatkan digitalisasi.
Editor : Lukman Rahim
Artikel Terkait
