MAMUJU, iNewsMamuju.id – Suhardi Duka memimpin langsung rapat pembahasan draft nota kesepakatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Majene–Polewali Mandar (Polman), Jumat, 20 Februari 2026. Rapat ini menjadi momentum krusial untuk memastikan proyek strategis nasional tersebut berjalan tanpa menyisakan polemik antar daerah.
Dalam pertemuan yang berlangsung serius itu, dibahas sejumlah poin dalam draf Memorandum of Understanding (MoU) yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan rasa keadilan bagi dua kabupaten, yakni Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar.
Gubernur menegaskan, proyek SPAM regional ini bukan sekadar program biasa. Dengan nilai anggaran kurang lebih Rp300 miliar, proyek tersebut merupakan bagian dari agenda strategis nasional sekaligus kebutuhan mendesak masyarakat akan akses air bersih yang layak dan berkelanjutan.
“Ini proyek strategis nasional dan menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu pengadaan air bersih yang mencakup dua kabupaten, Majene dan Polman, dengan nilai kurang lebih Rp300 miliar,” tegas Suhardi Duka.
Namun, di balik besarnya nilai investasi dan urgensi proyek, terdapat hambatan serius pada aspek kesepakatan kerja sama antar daerah. Menurutnya, draf MoU yang ada saat ini belum sepenuhnya menciptakan rasa adil bagi kedua belah pihak.
“Saat ini ada hambatan karena MoU-nya belum menciptakan rasa adil di dua kabupaten. Karena itu saya panggil hari ini dan meminta supaya kita tiba pada satu titik yang sama-sama menguntungkan,” ujarnya dengan nada tegas.
Ia menekankan, dalam proyek sebesar ini tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan. Prinsipnya jelas: semua pihak harus mendapatkan manfaat yang seimbang.
“Tidak ada yang lose, semua harus untung,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Gubernur meminta agar rancangan MoU yang disusun oleh balai terkait dikaji secara detail dan objektif. Jika terdapat poin-poin yang dianggap memberatkan atau belum proporsional, pemerintah daerah diminta menyampaikan secara terbuka agar dapat dibahas kembali dalam forum lanjutan.
“Saya minta supaya rancangan MoU dari balai itu dipelajari. Kalau memang ada yang diprotes, sampaikan apa yang diprotes, nanti kita rapatkan kembali,” tuturnya.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memastikan proyek SPAM regional Majene–Polman berjalan transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Dengan pembahasan lanjutan yang lebih matang, diharapkan kedua pemerintah kabupaten dapat segera mencapai titik temu. Pasalnya, masyarakat di Majene dan Polewali Mandar telah lama menantikan solusi konkret atas persoalan ketersediaan air bersih.
Jika kesepakatan tercapai, proyek SPAM regional ini diyakini akan menjadi tonggak penting dalam peningkatan kualitas layanan dasar di Sulawesi Barat serta mendorong pemerataan pembangunan antar daerah.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
