MAMUJU, iNewsMamuju.id – Rencana besar ajang olahraga empat tahunan di Sulawesi Barat mendadak berubah. Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) yang sebelumnya ditunjuk sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-V tahun 2026 resmi menyatakan membatalkan.
Kabar ini sontak mengejutkan banyak pihak, termasuk kalangan olahraga daerah yang sudah bersiap sejak awal tahun.
Pembatalan itu pun langsung mendapat respon dari Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK). Ditemui usai pelantikan 39 pejabat Pemprov Sulbar, Ia mengaku akan segera menggelar rapat bersama seluruh bupati untuk membahas kelanjutan nasib Porprov.
“Saya akan rapat dengan para bupati,” ucapnya singkat saat dimintai tanggapan, Jumat (10/10/2025).
Langkah gubernur untuk menggelar rapat bersama para bupati menjadi sinyal bahwa pemerintah provinsi masih mencari jalan agar Porprov tetap terlaksana, meski kemungkinan berpindah tuan rumah atau dijadwalkan ulang.
Sebelumnya, Bupati Mateng, DR Arsal Aras, secara resmi mengumumkan pembatalan Porprov ke-V yang sedianya digelar di daerahnya.
Pengumuman itu disampaikan langsung Arsal di hadapan sejumlah wartawan, di ruang rapat Bupati Mateng, Jln Tamnauni Pue Ballung, Benteng KTM Tobadak, Kamis (9/10/2025).
“Sebelumnya kami mohon maaf, dengan berat hati kami menyampaikan bahwa Porprov Ke-V 2026 mendatang di Mateng sebagai tuan rumah dibatalkan,” kata Arsal.
Keputusan itu diambil karena keterbatasan anggaran daerah. Pemkab Mateng awalnya masih optimistis bisa menggelar Porprov, namun rencana itu kandas setelah ada informasi terbaru soal pemotongan dana dari pusat.
“Awalnya, Pemkab memperkirakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2026 masih mampu dan optimis membiayai kegiatan tersebut,” ujar Arsal.
“Ternyata kita menerima kisi-kisi bahwa tahun depan efisiensi ini berlanjut, dan meningkat, ada pemotongan dana dari pusat sekitar Rp 103 miliar,” tambahnya.
Arsal menuturkan, pemerintah daerah harus memilih antara menjalankan kegiatan olahraga besar itu atau tetap memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Tidak mungkin kami kurangi anggaran BPJS, lalu tetap laksanakan Porprov,” tegasnya.
Ia menjelaskan, setiap tahun Pemkab Mateng mengalokasikan dana sekitar Rp 20 miliar untuk membayar BPJS masyarakat. Jika Porprov dipaksakan, anggaran itu terancam tak terpenuhi.
“Kalau dipaksakan Porprov, tahun depan dipastikan kami tidak mampu lagi membayar,” jelas Arsal.
Meski berat, keputusan ini disebut telah dikomunikasikan dengan Gubernur Sulbar dan memahami alasan pembatalan tersebut.
“Gubernur telah merespon dan memahami terkait keputusan kami,” tutup Arsal.
Editor : Lukman Rahim
Artikel Terkait
