MAMUJU, iNewsMamuju.id – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Republik Indonesia, Mugiyanto, di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Senin malam, 27 April 2026.
Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana hangat melalui jamuan makan malam yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Junda Maulana, para kepala OPD, serta tim ahli gubernur.
Dalam kesempatan itu, Suhardi Duka memaparkan gambaran umum Provinsi Sulawesi Barat, mulai dari kondisi sosial, stabilitas daerah, hingga capaian ekonomi selama masa pemerintahannya. Ia menegaskan, hingga saat ini Sulbar relatif kondusif dan tidak menghadapi persoalan besar terkait hak asasi manusia.
Menurutnya, keberagaman suku dan agama di Sulbar justru menjadi kekuatan utama dalam menjaga harmoni sosial. “Sulbar ini dihuni berbagai suku, meskipun yang terbesar adalah suku Mandar. Semua agama juga ada, dengan mayoritas Muslim. Secara umum, stabilitas politik dan keamanan di daerah ini cukup baik,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, Suhardi Duka mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Sulbar mencapai 5,76 persen. Tingkat kemiskinan berada di kisaran 10 persen, sementara angka pengangguran sekitar 3 persen atau lebih rendah dari rata-rata nasional. Indeks ketimpangan (gini rasio) juga dinilai berada pada level yang cukup baik.
Ia menjelaskan, struktur ekonomi Sulbar masih ditopang sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), disusul sektor industri pengolahan. Komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kakao, kopi, dan beras menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
“Ketahanan pangan kita juga cukup baik, bahkan Sulbar sudah swasembada pangan,” tambahnya.
Di akhir penyampaiannya, Gubernur berharap kunjungan Wamen HAM ini dapat berlanjut melalui kerja sama konkret ke depan, khususnya dalam penguatan implementasi hak asasi manusia di daerah.
Sementara itu, Wamen HAM Mugiyanto menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ia mengaku, kunjungan tersebut merupakan yang pertama kalinya ke Sulbar.
“Terima kasih atas jamuan malam ini, Pak Gubernur. Besok kami akan melaksanakan agenda utama terkait penguatan penilaian kepatuhan HAM, khususnya bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian HAM sebagai kementerian yang relatif baru memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan agenda nasional, termasuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak asasi manusia.
Menurutnya, salah satu fokus utama saat ini adalah mendorong pemahaman HAM tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga mencakup sektor ekonomi, sosial, budaya, hingga politik yang selama ini belum banyak dipahami sebagai bagian integral dari HAM.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
