JAKARTA, InewsMamuju.id – Polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memasuki babak baru. Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta resmi menyatakan gugatan yang diajukan Mercy Sihombing gugur setelah objek sengketa berupa surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Keputusan itu dibacakan dalam persidangan perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT di PTUN Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dengan putusan tersebut, pemeriksaan gugatan tidak dilanjutkan dan penggugat diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp457.000.
"Mengadili: menyatakan gugatan Penggugat gugur, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000," ujar ketua majelis hakim saat membacakan amar putusan.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menjelaskan bahwa objek sengketa yang dipersoalkan penggugat sudah tidak ada lagi karena Kemendikdasmen telah mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Pencabutan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap. Kondisi itu membuat pemeriksaan perkara dinilai tidak lagi memiliki relevansi karena dokumen yang diminta untuk dinyatakan batal atau tidak sah sudah terlebih dahulu dicabut.
Majelis hakim juga mengakui tidak menemukan ketentuan hukum yang secara tegas mengatur penghentian pemeriksaan perkara ketika objek sengketa telah dibatalkan atau dicabut sebagai tindak lanjut putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Namun, dalam menghadapi kekosongan hukum tersebut, majelis hakim mempertimbangkan penggunaan konsep hukum serupa yang berlaku dalam ranah hukum publik lainnya.
"Namun majelis hakim berpendapat bahwa dalam menyikapi keadaan kekosongan hukum ini, majelis hakim dapat menggunakan konsep hukum serupa yang berlaku dalam hukum publik lainnya, khususnya dalam hukum pidana," ucap hakim dalam persidangan.
Hakim juga menilai apabila pemeriksaan tetap dilanjutkan, putusan yang dihasilkan berpotensi tidak dapat dilaksanakan. Pasalnya, objek yang menjadi dasar gugatan sudah tidak berlaku secara faktual.
"Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa apabila pemeriksaan sengketa a quo telah tetap dilanjutkan, maka pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa akan menjadi ilusoir dan tidak lagi mempunyai arti dan akan mengakibatkan putusan dalam sengketa a quo menjadi non-executable," demikian pertimbangan majelis hakim.
KEMENDIKDASMEN TEGASKAN SUKET TELAH DICABUT
Dalam persidangan yang sama, kuasa hukum Kemendikdasmen menyampaikan bahwa pencabutan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran telah dilakukan sebagai pelaksanaan putusan kasasi Mahkamah Agung.
Pihak kementerian bahkan mengaku telah menyampaikan surat resmi kepada Ketua PTUN Jakarta pada Kamis pagi sebagai pemberitahuan mengenai pelaksanaan putusan tersebut.
"Mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan hal yang di perkara 62 dengan 255, nah sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di pagi hari tadi," ujar kuasa hukum Kemendikdasmen.
Kemendikdasmen kemudian meminta majelis hakim agar tidak melanjutkan pemeriksaan karena objek sengketa sudah dicabut dan tidak lagi berlaku.
"Untuk itu, mengingat objek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia," sambungnya.
Kuasa hukum kementerian juga menyampaikan bahwa surat pelaksanaan putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 3 Oktober 2026 telah dikirimkan kepada Ketua PTUN Jakarta.
Surat tersebut berkaitan dengan rangkaian putusan sebelumnya, yakni putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026 serta putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tanggal 21 Mei 2026.
Dengan putusan gugatan dinyatakan gugur, pemeriksaan perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT resmi tidak dilanjutkan. Majelis hakim mendasarkan keputusan tersebut pada kondisi bahwa objek sengketa telah dicabut, sehingga tidak ada lagi objek administratif yang dapat diperiksa untuk memenuhi tuntutan penggugat.
Putusan ini menjadi perkembangan terbaru dalam polemik administrasi penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya telah bergulir melalui proses peradilan tata usaha negara hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
