JAKARTA, iNewsMamuju.id – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan sejumlah pimpinan lembaga negara, termasuk pimpinan DPR dan MPR, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi sorotan menyusul surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) yang telah disampaikan kepada Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pertemuan itu secara khusus membahas langkah konstitusional yang harus ditempuh pemerintah dan lembaga negara menyikapi pengunduran diri Gibran, termasuk mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, membenarkan dirinya mendapat undangan untuk menghadiri pertemuan tersebut di Istana sekitar pukul 13.30 WIB.
Yusril mengungkapkan, sejumlah menteri serta pimpinan MPR dan DPR, termasuk unsur Komisi III DPR, juga dijadwalkan hadir dalam pertemuan tersebut.
"Saya diberitahu untuk datang ke Istana jam 13.30 hari ini untuk mengadakan pertemuan. Saya dengar juga di samping beberapa menteri juga akan hadir pimpinan MPR dan juga Komisi 3 DPR atau pimpinan DPR juga," ujar Yusril saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan.
Menurut Yusril, agenda utama pertemuan tersebut adalah membicarakan tindak lanjut surat pengunduran diri Gibran yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo dan MPR.
"Ya tentu akan membahas tindak lanjut dari pengunduran diri wakil presiden yang tadi pagi sudah disampaikan kepada presiden, dan juga satu surat disampaikan kepada presiden dan satu surat disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat," jelasnya.
Yusril juga mengungkapkan bahwa dirinya telah membaca salinan surat pengunduran diri Gibran yang ditujukan kepada MPR. Dalam surat tersebut, Gibran secara tegas menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden atas kemauan sendiri.
Selain menyampaikan keputusan pengunduran diri, Gibran juga meminta MPR menindaklanjuti surat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Dan kemudian beliau mengatakan dalam paragraf selanjutnya dari surat itu, selanjutnya mohon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menindaklanjuti surat beliau itu dengan merujuk kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945," ungkap Yusril.
Ketentuan konstitusi tersebut menjadi salah satu poin penting yang akan dibahas dalam pertemuan di Istana. Pasalnya, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan.
Dalam aturan tersebut, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
"Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatakan dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang untuk memilih wakil presiden yang diusulkan, yang dua orang yang diusulkan oleh presiden," terang Yusril.
Dengan demikian, pengunduran diri Gibran tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga membawa konsekuensi ketatanegaraan yang harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusi.
Pertemuan Presiden Prabowo bersama pimpinan DPR, MPR, dan sejumlah menteri tersebut menjadi langkah penting untuk membahas tindak lanjut proses tersebut, termasuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan UUD 1945.
Yusril menegaskan, pembahasan mengenai mekanisme pengisian jabatan wakil presiden merupakan konsekuensi konstitusional dari pengunduran diri yang disampaikan Gibran.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses dan keputusan lembaga negara yang memiliki kewenangan sesuai konstitusi.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
