Kapolri Suyudi Terbitkan Perpol Baru, Sidang Etik Polri Kini Bisa Digelar Online

Putranegara Batubara/Fathir
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Foto: iNews.id

JAKARTA, iNewsMamuju.id – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto resmi menandatangani Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Regulasi terbaru ini membawa sejumlah perubahan penting dalam mekanisme penegakan kode etik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk membuka peluang pelaksanaan sidang etik secara daring.

Perpol yang diteken pada Senin (16/11/2026) tersebut sekaligus merevisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah pengaturan mengenai kehadiran terduga pelanggar dalam persidangan KKEP melalui media elektronik.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 59 ayat (2) Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Dalam aturan itu ditegaskan bahwa terduga pelanggar wajib menghadiri sidang KKEP, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan persetujuan Ketua KKEP.

"Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP," demikian bunyi ketentuan dalam regulasi terbaru tersebut.

Pengaturan ini memberikan alternatif pelaksanaan persidangan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi elektronik. Meski demikian, kehadiran secara daring bukan menjadi hak otomatis terduga pelanggar karena tetap memerlukan persetujuan Ketua KKEP.

Selain mengatur mekanisme persidangan secara elektronik, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga memperjelas komposisi dan persyaratan kepangkatan dalam pembentukan Majelis KKEP.

Dalam Pasal 42 disebutkan bahwa Majelis KKEP terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota. Sementara itu, ketentuan kepangkatan Ketua dan Anggota Majelis KKEP harus setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan pembentukan majelis pemeriksa etik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Regulasi baru ini juga mendapat perhatian karena berkaitan dengan rencana pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia dijadwalkan menjalani sidang KKEP pada pekan depan terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, mekanisme pembentukan majelis hingga pelaksanaan sidang etik menjadi perhatian publik, terutama terkait penerapan ketentuan baru dalam perkara yang melibatkan mantan pejabat tertinggi di institusi Polri.

Penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 sekaligus menandai pembaruan aturan internal Polri dalam penegakan kode etik profesi. Implementasinya akan menjadi perhatian, khususnya dalam memastikan proses pemeriksaan etik berjalan sesuai prosedur, transparan, dan menjunjung prinsip keadilan.

Editor : A. Rudi Fathir

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network