Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat Tidak Hormat dari Polri Terkait Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Putranegara Batubara/Fathir
Irjen Eko Hadi Santoso sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi berakhir setelah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Foto: iNews.id

JAKARTA, iNewsMamuju.id – Karier Irjen Eko Hadi Santoso sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi berakhir setelah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa (17/11/2026).

Putusan tersebut dijatuhkan menyusul pelanggaran kode etik profesi Polri yang berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Dalam sidang etik tersebut, majelis menjatuhkan dua jenis sanksi terhadap Eko. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya merupakan tindakan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.

Keputusan tegas tersebut disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo, usai pelaksanaan sidang KKEP di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).

"Sanksi administratif yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," ujar Trunoyudo.

Pantauan di lingkungan Mabes Polri, suasana pengamanan terlihat ketat saat Eko keluar dari pintu depan Gedung Propam Polri. Ia dikawal sejumlah personel Brimob sebelum dibawa meninggalkan lokasi.

Eko tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan nomor dua. Kedua tangannya terlihat terikat menggunakan kabel ties berwarna merah.

Tanpa memberikan keterangan kepada awak media, Eko kemudian digiring petugas menuju kendaraan taktis (rantis) Brimob yang telah disiapkan di depan gedung.

Penjatuhan sanksi PTDH tersebut menjadi konsekuensi serius atas pelanggaran kode etik yang dinyatakan dilakukan oleh Eko dalam perkara tersebut.

Keputusan ini sekaligus menegaskan bahwa setiap anggota Polri terikat pada aturan profesi dan kode etik institusi. Jabatan maupun pangkat tidak menghapus kewajiban personel untuk menjaga integritas, profesionalisme, serta kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Meski demikian, penjatuhan sanksi etik harus tetap dibedakan dari proses pembuktian pidana. Perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut tetap menjadi perhatian publik, terutama menyangkut penegakan hukum dan akuntabilitas di tubuh Polri.

Editor : A. Rudi Fathir

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network