PKB Sulbar Target Pecah Telur DPR RI, 1 Fraksi dan Kursi Ketua DPRD Provinsi

MAMUJU, iNewsMamuju.id - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi Partai Politik (Parpol) petahana tidak merubah nomor urut 1. Partai ini tidak memilih ikut kocok ulang untuk Pemilu 2024 mendatang. 

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Sulbar KH Syibli Sahabuddin mengemukakan, brand angka 1 lebih familiar dan mudah dikenali masyarakat. 

Baca Juga

Ratusan Kader PKB Berikrar Menangkan Tina-Yuki di Pilkada Mamuju 2024

"Membuat Brand untuk angka nomor 1 juga kan itu lebih gampang, banyak referencing atau sumber ide angka 1 ini," sebut Syibli, Senin (19/12/2022). 

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Sulbar menargetkan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) seluruh Indonesia untuk pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Soal peluang ini kata KH Syibli Sahabuddin akan melakukan sosialisasi. 

"Kita ditargetkan untuk DPP PKB harus berupaya pecahkan telur untuk kursi DPD RI, jadi harus ada perwakilan DPD RI dari perwakilan Sulbar, jadi kita tetap konsolidasi dengan seluruh konstituen kita, untuk memecahkan telur itu," ungkapnya. 

Baca Juga

Suhadi Mobilisasi Banom PKB untuk Menangkan Pasangan Syibli-Zainal di Pilkada Polman

Selain DPD RI kata Syibli, di level DPRD Provinsi yang saat ini berjumlah 2 kursi minimal menarget 1 Fraksi yang diantaranya masuk dalam bursa Calon Ketua DPRD Sulbar. 

"Kalau mau masuk unsur pimpinan kan harus 120 persen kan untuk kenaikan kursi DPRD Provinsi," ujarnya. 

PKB Sulbar menargetkan kursi ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) sementara kursi-kursi itu untuk DPRD Mamuju, Majene masih kosong. Kata Syibli, penjaringan Bakal Calon Legislalatif PKB Sulbar sedang berupaya di unsur internal DPP. 

Baca Juga

Kyai Syibli Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Cak Imin dan KH. Ma'ruf Amin di Muktamar PKB

"Di Polman kan kita sudah ada wakil ketua I DPRD Polman, kita target 2024 itu kita target ketua DPRD. Untuk tinm penjaringan Bacaleg DPRD kabupaten kuotanya memang sudah penuh ini untuk internal, dibeberapa kabupaten memang sudah ada orang-orangnya, dan sementara yang kita jaring belum mengembalikan formulir karena beberapa pertimbangan," tutupnya.

Editor : Lukman Rahim