Empat Arah Kebijakan Pemerintah Mamuju Tengah Tahun 2023

MATENG, iNewsMamuju.id - Bupati Mamuju Tengah menyebut setidaknya ada empat program prioritas pemerintah kabupaten Mamuju Tengah untuk tahun 2023. 

Arah kebijakan itu dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah disusun dan ditetapkan sejak tahun 2022 lalu.

Baca Juga

Rating Aras Tammauni Capai 73,8%, Arsal Kokoh Di Pilkada Mateng 2024

“Pertama yaitu pembangunan Infrastruktur dasar daerah yang meliputi upaya untuk peningkatkan kualitas infrastruktur dasar, meningkatkan pelayanan sumber daya air bersih dan sanitasi, meningkatkan ketersediaan infrastruktur gedung pemerintahan yang memadai, meningkatkan penataan perumahan dan permukiman yang memadai, meningkatkan ketahanan terhadap bencana, meningkatkan kinerja layanan transportasi utamanya terminal, lahan parkir dan sarana uji KIR,” urainya, Senin (9/1/2023). 

Program kedua, adalah percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan perlindugan sosial. Hal ini penting, sebab kondisi ekonomi secara nasional pasca pandemi memang menyisakan berbagai potensi resesi.

“Sehingga penting program pemulihan ekonomi ini, yang meliputi pengembangan sentra usaha kecil dan menengah, pembangunan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, ekonomi kreatif dan Kawasan terapadu, kemudian. eningkatkan daya tarik investasi,” sebutnya.

Baca Juga

Jadi Daerah Inovasi Tertinggi di Sulbar, Mamuju Tengah Dianugerahi Inagara Award

Untuk program prioritas ketiga yakni Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Aras mengaku,sebagai daerah termuda di Sulbar, Mamuju Tengah memang harus lebih fokus pada pengembangan dan peningjatan SDM.

“Mulai dari peningkatan kualitas layanan pendidikan, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga pendidik, peningkatan literasi atau minat baca, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan kapasitas tenaga kesehatan, dan yang paling utama juga adalah peningkatan layanan publik,” ungkapnya. 

Program prioritas keempat, lanjut Bupati Mateng dua peruode itu, yakni tata kelola Pemerintahan yang baik. Hal ini penting untuk mewujudkan sistem yang baik dan pelayanan publik lebih maksimal.

“Tata kelola pemerintahan yang baik itu meliputi penguatan tata laksana melalui sistem dan prosedur yang jelas, efektif, efesien, terukur dan transparan, kemudian meningkatankan profesionalisme dan kompetensi aparatur, mengembangan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan mendorong inovasi,” pungkasnya.

Editor : Adriansyah