get app
inews
Aa Read Next : Warga Desa Bubun Batu Mamasa Ditemukan Meninggal Dunia, Polisi Datangi TKP

Siltap Kades di Mamasa Nunggak 8 Bulan, Sekda: Kemampuan Daerah Hanya 20 Persen 

Selasa, 19 Desember 2023 | 09:15 WIB
header img
Para Kepala Desa di Mamasa Saat Menyambangi Kantor BPKD Mamasa. Foto: iNewsMamuju.id/Jupran

MAMASA, iNewsMaamuju.id -- Kebijakan pembayaran Penghasilan Tetap ( Siltap) Kepala Desa di Kabupaten Mamasa, Sulawesi barat (Sulbar) sudah menunggak 60 persen sepanjang tahun 2023.

Akibat menunggaknya Siltap para kepala desa hingga melakukan demo di BPKD pada 18/12/ kemarin yang dikomandoi oleh Ketua Apdesi Mamasa, Abdul Rahman Tona.

"Kami sudah konsultasi dengan pihak keuangan Pak Landi. Pak Landi bilang ke kami, keuangan hanya bisa melayani kami 20 persen," Kata Abdul Rahman Tona yang biasa dipanggil Condak, Selasa 19/12/23.

Itupun lanjut Abdul Rahman Tona, dari 20 persen Siltap Kades kemungkinan tidak bisa terlayani semua.

"Pak Landi juga bilang dari 20 persen, kemungkinan belum bisa dilayani semua dari 168 desa," Katanya lagi.

Hal tersebut, dibenarkan Sekrertaris daerah ( Sekda ) Mamasa, Muh. Syukur menyampaikan terkait pembayaran siltap yang akan diberikan kepada Aparat dan Kepala Desa akan didiskusikan kembali dengan Pj. Bupati Mamasa. 

"Karena kami mau realisasikan Siltap mereka sebesar 20 persen. Namun karena mereka tidak mau menerima kalau tidak 40 persen dibayarkan, "Kata Syukur Badawi.

Syukur mengungkapkan hal itu di karenakan anggaran belum siap sebesar 40 persen, sehingga pihaknya akan menemui Pj. Bupati Mamasa. 

"Jadi kalau sudah datang Pj. Bupati Mamasa dari jakarta, kami akan diskusikan dan hasilnya kami akan sampaikan ke Apdesi," Ungkap Pimpinan birokrasi tersebut.

Dijelaskan Syukur, yang pasti anggaran sebesar 20 persen pembayaran Siltap aparat dan Kepala Desa sudah tersedia.

"Namun kalau 40 persen belum tersedia dananya. Maka kami akan diskusikan, solusi apa yang akan diambil,"Jelasnya.

Meskipun tuntutan mereka gaji siltap harus dibayarkan minimal sampai 24 Desember. Namun ia meminta para kepala Desa agar sama-sama mencari solusi. 

"Karena, kalau kemampuan daerah tidak mampu, maka para kepala Desa juga harus berpikir mencari solusi. Karena kalau ada solusi lain, kenapa kita mau tunda tentunya akan dibayarkan," Tandasnya.

Editor : A. Rudi Fathir

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut