Anggaran Pilkada untuk Bawaslu Belum Dibayarkan Pemda Mamasa, Ramai-Ramai Jadi Sorotan

MAMASA, iNewsMamuju.id - Anggaran Pilkada Mamasa yang diperuntukan untuk Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu belum dibayarkan seratus persen Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa hal ini menjadi sorotan sejumlah pihak lantaran proses tahapan Pilkada sudah sejak lama berjalan.

Salah satu sorotan datang dari Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kabupaten Mamasa yang menyatakan keprihatinan terkait dana Pilkada untuk Bawaslu yang belum dibayarkan seratus persen Pemda Mamasa sementara proses tahapan pemilu terus berlangsung di saat kondisi dana yang terbatas.

Ketua LMND Mamasa Januar, menilai pemerintah daerah atau Pemda Mamasa seakan mengabaikan surat edaran Mentri Dalam Negeri atau (Mendagri) Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tentang Pendanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

"Seharusnya Surat Edaran tersebut ditindak lanjuti dan ditanggapi serius Pemda Mamasa dan membayarkan dana Pilkada sebagaimana surat edaran tersebut, sehingga tahapan Pilkada dapat berjalan baik," ujar Januar. Kamis (1/8/2024). 

Ia meminta Pemda Mamasa segera membayarkan anggaran Pilkada untuk Bawaslu Mamasa agar porses pengawasan dalam tahapan Pilkada dapat berjalan efektif.

"Agar proses pengawasan berjalan efektif kami meminta agar sisa dari angaran 27% yang sebelumnya telah direalisasikan segera dibayarkan", pintanya. 

Salah satu komisioner Bawaslu Mamasa Marthen Buntupasau, yang dikonfirmasi membenarkan jika anggaran untuk Bawaslu belum dibayarkan seratus persen Pemda Mamasa.

"Ia benar dari total anggaran yang ada, baru 27 persen dibayarkan kalau di daerah lain sudah seratus persen dibayarkan, sementara tahap kami berjalan terus kami sangat kewalahan," katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Panwaslu Kecamatan Mamasa Indra Sakti Permana, menurutnya saat ini belum adanya kejelasan realisasi anggaran pilkada Mamasa untuk Bawaslu termasuk Panwaslu.

"Kami terancam tidak berkantor lagi di sebabkan sewa kantor, peralat edan dan operasional tidak ada realisasinya untuk bulan Agustus, sewa kantor dan peralatan sudah jatuh tempo bulan Juli" ungkap Indra.

Lanjut ia mengatakan di sisi lain tahapan pengawasan pemutahiran data pemilih yang sangat krusial untuk di awasi bisa terhambat di sebabkan tidak ada lagi operasional dan tempat untuk bekerja.

"Banyak hal yang harus kami rapatkan dan bahas bersama dengan pengawas Kelurahan/Desa terkait giat pengawasan namun jika realisasi anggaran tidak ada bagaimana kami bisa bekerja secara maksimal,"tuturnya.

Ia berharap agar anggaran pilkada dapat di realisasikan secepatnya sehingga pengawasan tahapan pilkada dapat berjalan efektif.

Editor : Lukman Rahim