Penghapusan Jabatan Kadis di Mamasa Jadi Sorotan

MAMASA, iNewsMamuju.id – Pemerintah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, baru-baru ini mengusulkan penghapusan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai mengejutkan publik. 

Informasinya usulan tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa.

Beberapa dinas yang diusulkan untuk dihapus antara lain Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perumahan dan Pertanahan Tipe Kawasan, Dinas Pariwisata, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Langkah ini menuai protes dari berbagai kalangan, termasuk aktivis lokal, yang menilai bahwa keputusan tersebut sangat erat kaitannya dengan politik balas budi atau bahkan balas dendam pasca-Pilkada 2025.

Taufik Rama Wijaya, seorang aktivis Kabupaten Mamasa, mengungkapkan kekecewaannya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Mamasa yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan politik ketimbang kebutuhan pembangunan daerah. 

"Pilkada telah selesai, namun kenapa dinas-dinas yang seharusnya mendukung kemajuan Kabupaten Mamasa malah dihapus? Apakah ini masih terkait dengan politik balas dendam?" ujarnya.

Menurut Taufik, penghapusan Dinas Pariwisata, misalnya, justru dapat memperlambat upaya Mamasa untuk menjadi destinasi wisata unggulan di Sulawesi Barat. 

Padahal, dinas ini memiliki peran penting dalam memajukan sektor pariwisata yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Tindakan ini bisa berisiko besar bagi sektor pariwisata Mamasa. Seharusnya yang dilakukan adalah memperkuat kelembagaan Dinas Pariwisata dengan menggabungkannya bersama bidang kebudayaan, agar dapat mewujudkan visi Mamasa sebagai destinasi wisata berbudaya," tegasnya.

Selain itu, Taufik juga mengatakan, pentingnya pembentukan Dinas Pendapatan Daerah yang lebih kuat, yang dapat mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang selama ini terbatas. Dengan langkah ini, Kabupaten Mamasa bisa lebih mandiri secara finansial dan mendorong kemajuan daerah.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Mamasa tetap melanjutkan usulan tersebut ke DPRD, yang akan membahasnya dalam waktu dekat. 

Sejumlah pihak berharap DPRD dapat mempertimbangkan dengan matang berbagai dampak dari penghapusan beberapa dinas ini, agar keputusan yang diambil benar-benar mendukung kemajuan Kabupaten Mamasa, bukan sekadar memenuhi agenda politik tertentu.

Penting untuk dicatat, penghapusan beberapa dinas ini dapat mempengaruhi struktur pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga masyarakat dan pihak terkait lainnya menantikan keputusan final dari DPRD yang diharapkan bisa mempertimbangkan kepentingan jangka panjang bagi Mamasa.

Hingga berita ini tayang, upaya konfirmasi terkait isu yang berkembang terus dilakukan oleh tim kami kepada Pemerintah Kabupaten Mamasa.

Editor : Lukman Rahim