get app
inews
Aa Text
Read Next : GMNI Sulbar Demo Bawa Spanduk Bertuliskan Stop Pencitraan Pj Gubernur

Ketua DPD GMNI Sulbar Dukung Gubernur Tindak Perusahaan Sawit yang Bandel

Senin, 28 April 2025 | 20:39 WIB
header img
Ketua DPD GMNI Sulbar Sugiarto Albert. Foto: iNewsMamuju/Lukman Rahim

MAMUJU, iNewsMamuju.id — Ketua DPD GMNI Sulawesi Barat, Sugiarto Alber, angkat topi untuk langkah Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) yang menyentil perusahaan kelapa sawit tidak transparan soal pajak. 

Bahkan, niat SDK untuk menyeret perusahaan kelapa sawit ke ranah hukum dinilai sebagai tindakan yang patut didukung.

"Pertama, saya mengapresiasi apa yang dilakukan Gubernur Sulawesi Barat. Ini terobosan pertama yang dilakukan pemimpin di Sulbar," kata Albert, Senin (28/4/2025).

Menurut Sugiarto, apa yang ditunjukkan SDK memang sudah sangat dinantikan oleh masyarakat, mengingat ada banyak perusahaan yang menikmati sumber daya alam, tetapi abai terhadap kewajibannya ke daerah.

"Perlu ketegasan dari seorang pemimpin untuk menindak tegas perusahaan yang tidak peduli soal pajak, apalagi mereka sudah menikmati hasil bumi Sulawesi Barat," ujarnya.

Ia berharap gubernur segera mengumumkan daftar perusahaan bermasalah dan memberikan sanksi berat.

"Saya berharap gubernur segera mengumumkan perusahaan-perusahaan yang melakukan pengemplangan pajak dan memberi sanksi tegas. Kalau perlu semua perusahaan di Sulawesi Barat diaudit," lanjutnya.

Menurut Sugiarto, mendukung penuh terhadap langkah gubernur untuk menertibkan perusahaan nakal adalah bentuk kepedulian terhadap masa depan daerah.

"Apa yang dilakukan gubernur ini adalah bentuk kemarahan sebagai putra daerah yang marah melihat daerahnya di obok-obok," tegasnya.

Sebelumnya, SDK sempat dibuat marah dalam rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (25/4/2025). Ia bahkan meninggalkan ruang rapat karena saking kesalnya.

SDK geram setelah membahas dugaan praktik tidak transparan dalam pembayaran pajak oleh perusahaan sawit

Ia menemukan adanya ketidaksesuaian antara penggunaan air permukaan dengan jumlah pajak yang dibayarkan.

“Banyak air yang digunakan tapi tidak bayar pajak. Sementara ini saya benahi. Dan kalau tidak selesai, kita bersoal hukum,” tegas SDK. 

Editor : Lukman Rahim

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut