Sukarman Sumarinton Resmi Jabat Kajati Sulbar, Andi Darmawangsa Naik ke Pusat

JAKARTA, iNewsMamuju.id — Tongkat kepemimpinan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat resmi berpindah tangan. Sukarman Sumarinton, SH., MH dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Barat oleh Jaksa Agung RI, menggantikan Dr. H. Andi Darmawangsa, SH., MH yang kini mengemban jabatan strategis sebagai Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Republik Indonesia.

Pelantikan ini digelar pada Rabu, 16 Juli 2025 di Aula Kejaksaan Agung RI bersama sejumlah pejabat Eselon II lainnya dalam rangka penyegaran organisasi dan penguatan struktur kelembagaan kejaksaan di berbagai daerah.

Baca Juga

Jangan Korbankan Rakyat! Lahan Pasar Mamasa Sudah Dibayar, Pembangunan Harus Jalan Terus

Dalam sambutannya, Jaksa Agung menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan keberanian dalam menjalankan tugas, terutama di tengah tantangan hukum yang kian kompleks. Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada para pejabat yang telah menjalankan amanah dengan baik dan berharap para pejabat baru bisa melanjutkan bahkan meningkatkan kinerja lembaga.

Sukarman Sumarinton sebelumnya dikenal sebagai salah satu jaksa senior yang berpengalaman di berbagai bidang penegakan hukum. Kehadirannya di Sulbar diharapkan mampu memperkuat penindakan terhadap kasus-kasus besar, serta mendorong percepatan reformasi birokrasi kejaksaan di wilayah tersebut.

Sementara itu, promosi jabatan yang diterima Dr. H. Andi Darmawangsa dinilai sebagai bentuk penghargaan atas prestasinya selama memimpin Kejati Sulbar. Selama masa jabatannya, ia dikenal tegas dalam pemberantasan korupsi dan membangun sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya.

Baca Juga

Aktivis Antikorupsi Sulbar Desak Kejati Babat Habis Dugaan Korupsi di Mamasa

Pergantian pucuk pimpinan ini menjadi sorotan publik Sulawesi Barat, terutama dalam konteks harapan baru terhadap penguatan supremasi hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah.

Editor : A. Rudi Fathir