SDK Soroti Koperasi Merah Putih di Sulbar, Minta Pemerintah Pusat Lakukan Evaluasi

MAMUJU, iNewsMamuju.id – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menyoroti pelaksanaan program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Sulawesi Barat yang dinilai masih minim koordinasi dengan pemerintah daerah. Bahkan, SDK mengaku tidak mengetahui secara pasti perkembangan program tersebut karena Pemerintah Provinsi Sulbar hanya berperan sebagai fasilitator.

Menurut SDK, Pemprov Sulbar sejak awal telah memberikan dukungan terhadap program yang menjadi bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut. Dukungan itu diwujudkan melalui penyediaan lahan hibah dan aset milik pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gerai maupun fasilitas KDKMP.

Baca Juga

Teken MoU, Gubernur Sulbar Gandeng Kejati Awasi Koperasi Merah Putih

“Sekiranya para bupati sudah memfasilitasi tanah. Kami juga provinsi sudah memfasilitasi tanah hibah, aset-aset pemerintah provinsi yang memungkinkan untuk dibangun KDMP, kita sudah berikan,” ujar SDK, Kamis (18/6/2026).

Meski demikian, ia mengaku prihatin dengan berbagai informasi yang berkembang terkait penggunaan anggaran pembangunan KDKMP. SDK menyebut dirinya mendengar adanya isu mengenai ketidaksesuaian antara nilai anggaran yang dialokasikan dengan realisasi pembangunan di lapangan.

“Isunya liar, bapak-bapak dan saudara-saudara. Katanya anggaran Rp1,6 miliar, tapi yang sampai perasaan Rp800 juta, Rp900 juta. I don't know. Karena kami tidak pernah terlibat di dalam penyelenggaraan KDKMP. Kami hanya memfasilitasi,” katanya.

Baca Juga

Sulbar Teratas dalam Pengesahan Koperasi Merah Putih

Selain persoalan anggaran, SDK juga mempertanyakan penentuan lokasi pembangunan gerai KDKMP. Menurutnya, keberhasilan sebuah gerai sangat bergantung pada lokasi yang strategis dan memiliki aktivitas ekonomi yang memadai.

Ia menilai, sebagian gerai memang dibangun di lokasi yang potensial untuk berkembang. Namun, ada pula yang justru berdiri di kawasan yang dinilai kurang mendukung sehingga dikhawatirkan tidak dapat beroperasi secara optimal.

“Apakah nanti gerai-gerai yang sudah terbangun itu ada di tempat strategis? Ada yang berada di tempat strategis yang memungkinkan untuk bisa berjalan. Dan ada juga yang pada tempat yang tidak strategis, bahkan dibangun pada tempat yang tidak ada orang. Apakah ini nanti juga akan bisa berfungsi? Saya tidak tahu,” ungkapnya.

Tak hanya itu, SDK juga mengaku belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses seleksi pengelola atau manager KDKMP. Ia mempertanyakan sejauh mana keterlibatan pemerintah kabupaten dalam proses tersebut, termasuk apakah ada rekomendasi resmi dari kepala daerah.

“Kami dengar bahwa seleksi penerimaan pengelola KDMP sudah dijalankan. Siapa yang menjalankan kami tidak tahu. Bapak bupati apakah sudah tahu atau ada rekomendasi, ini kami tidak tahu,” ujarnya.

Atas berbagai catatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulbar berencana menghimpun masukan dari para bupati se-Sulawesi Barat sebelum menyampaikan rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya evaluasi agar program KDKMP dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

SDK menegaskan, evaluasi yang diusulkan bukan untuk menghambat program, melainkan memastikan tujuan besar yang diharapkan pemerintah pusat benar-benar tercapai dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa maupun kelurahan.

“Nanti akan kita berikan pertimbangan kepada pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi. Tentunya niat kita adalah untuk lebih baik. Kita ingin program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berjalan dengan baik dan sukses sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas SDK.

Editor : A. Rudi Fathir