get app
inews
Aa Text
Read Next : Sulbar Jadi Tuan Rumah Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi, SDK Ingin Kembalikan Kejayaan Takraw

Sekda Sulbar Tegur OPD yang Absen Apel Virtual, Ingatkan Target Pembangunan 2030 Terancam Meleset

Senin, 06 Juli 2026 | 15:37 WIB
header img
Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegur sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mengikuti apel virtual bulanan atau hadir tanpa pimpinan masing-masing, Senin (6/7/2026). (Foto: istimewa)

MAMUJU, iNewsMamuju.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegur sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mengikuti apel virtual bulanan atau hadir tanpa pimpinan masing-masing, Senin (6/7/2026).

Menurut Junda, apel virtual yang digelar setiap Senin pada awal bulan merupakan agenda yang telah disepakati bersama sehingga tidak seharusnya lagi memerlukan pengingat berulang.

"Kita sudah punya kesepakatan. Hal-hal seperti ini seharusnya tidak perlu terus diingatkan," kata Junda saat memimpin apel mewakili Gubernur Sulawesi Barat.

Untuk memastikan kedisiplinan aparatur, ia meminta para asisten dan staf ahli melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke setiap OPD. Sidak akan dilakukan secara acak, baik pada pagi maupun siang hari, tanpa jadwal yang ditentukan.

Junda menilai pimpinan daerah tidak boleh terus menghabiskan waktu hanya untuk mengingatkan persoalan kehadiran, disiplin, atau atribut pegawai.

"Kalau pimpinan terus-menerus bicara soal absensi, kedisiplinan, dan seragam, kita tidak akan pernah masuk ke substansi pekerjaan. Energi habis untuk hal-hal yang seharusnya sudah selesai," ujarnya.

Dalam arahannya, Junda juga mengingatkan bahwa disiplin aparatur berkaitan langsung dengan pencapaian target pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen pada 2030. Sementara saat ini pertumbuhan ekonomi daerah masih berada di angka 5,3 persen.

Selain itu, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi sekitar 5 hingga 6 persen dari kondisi saat ini yang masih mencapai 10,1 persen. Pemerintah juga menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 20 persen dari sekitar 35 persen saat ini, serta memastikan sekitar 30.000 anak yang belum mengenyam pendidikan dapat kembali memperoleh akses sekolah.

Menurut Junda, seluruh target tersebut hanya dapat dicapai apabila mesin birokrasi bekerja secara optimal.

"Siapa yang memikirkan dan melaksanakan semua target itu? Kita semua. ASN adalah mesin birokrasi yang menjalankan kebijakan kepala daerah. Kalau mesinnya tidak bekerja dengan baik, tujuan pembangunan juga sulit tercapai," katanya.

Memasuki pertengahan tahun anggaran, Junda juga meminta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan program serta memastikan setiap anggaran yang digunakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Anggaran yang kita miliki terbatas. Karena itu, setiap program harus dilaksanakan sebaik-baiknya agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ujar Junda.

Editor : A. Rudi Fathir

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut