Paripurna Perubahan APBD 2026, Fraksi DPRD Sulbar Minta Pemprov Efisiensikan Belanja Daerah

MAMUJU, iNewsMamuju.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Selasa (15/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri didampingi Wakil Ketua I Sitti Suraidah Suhardi, serta dihadiri Sekda Sulbar Junda Maulana yang mewakili Gubernur Suhardi Duka.

Baca Juga

Sempat Belajar Lesehan, Disdikbud Sulbar Anggarkan Rp115,6 Juta Pengadaan Mebel SMAN 1 Bulutaba

Dalam paripurna tersebut, seluruh fraksi menyampaikan catatan dan usulan kritis terkait arah kebijakan belanja pemerintah daerah. Fraksi Golkar menyoroti perlunya penguatan kapasitas fiskal dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemprov Sulbar memperjuangkan stabilitas kelangkaan distribusi BBM dan memperkuat posisi tawar daerah ke pemerintah pusat.

Dari sudut pandang efektivitas program, Fraksi NasDem mendorong percepatan serapan anggaran serta pemutakhiran data penerima bantuan sosial agar tidak salah sasaran. Adapun Fraksi Demokrat Sejahtera menuntut efisiensi alokasi anggaran dan perlindungan terhadap dana transfer daerah.

Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri menegaskan seluruh pandangan fraksi menjadi bahan evaluasi krusial agar perubahan anggaran tidak sebatas formalitas administratif.

Baca Juga

Dapat Tambahan DAU Rp 70 Miliar & DBH Rp 11 Miliar, Pemprov Sulbar: Tak Ada Reschedule Program 2026

"Masukan ini penting agar perubahan anggaran benar-benar tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat Sulbar," ujar Amalia.

Rangkaian pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 berlanjut pada agenda penyampaian tanggapan resmi Gubernur Sulbar atas pandangan umum fraksi yang dijadwalkan pada malam harinya.

Editor: A. Rudi Fathir