Nilai Sementara PEMDI Sulbar 1,71, Sekda Minta Data dan Bukti Kembali Direview

MAMUJU, iNewsMamuju.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai menghadapi fase awal evaluasi Pemerintahan Digital (PEMDI) 2026. Berbeda dengan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebelumnya, penilaian kali ini menggunakan 20 indikator dengan tuntutan pembuktian yang lebih kompleks.

Evaluasi tersebut dibahas dalam rapat Penilaian Interview Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital (PEMDI) 2026 yang digelar secara virtual, Kamis (1/10/2026).

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Sulbar Junda Maulana selaku Ketua Tim Koordinasi Pemerintahan Digital. Sejumlah pejabat terkait turut mengikuti proses tersebut, termasuk para asisten Setda dan enam organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu transformasi digital.

Enam OPD tersebut yakni Dinas Kominfo dan Persandian, Biro Organisasi, Bapperida, BPKAD, BKPSDM, dan Inspektorat.

Junda mengatakan evaluasi PEMDI tidak seharusnya dipandang hanya sebagai proses untuk mendapatkan nilai. Menurut dia, evaluasi menjadi momentum untuk memastikan penerapan digitalisasi pemerintahan benar-benar terarah dan memberikan manfaat.

"Tentu Pemprov Sulbar memandang evaluasi ini bukan semata-mata sebagai proses penilaian, tetapi yang terpenting adalah upaya untuk memastikan transformasi digital pemerintahan di Sulbar itu berjalan secara terarah, terpadu, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Junda.

Ia menegaskan keterlibatan sejumlah OPD dalam evaluasi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak bisa dibebankan kepada satu instansi saja.

"Ini lengkap dengan tim, dengan maksud bahwa kami benar-benar serius ya untuk bagaimana pemerintahan di Pemprov Sulbar ini sudah menerapkan sistem digital," tegasnya.

Indikator Berkurang, Pembuktian Makin Berat

Junda menjelaskan, 2026 menjadi fase awal penerapan Pemerintahan Digital. Sistem ini menggantikan skema SPBE yang sebelumnya menggunakan 47 indikator.

Dalam PEMDI 2026, jumlah indikator menjadi 20. Namun, berkurangnya jumlah indikator tidak otomatis membuat proses evaluasi lebih ringan.

"Perlu diketahui, tahun 2026 ini merupakan fase awal penerapan pemerintahan digital dengan 20 indikator, setelah sebelumnya bernama SPBE dengan 47 indikator. Capaian indeks SPBE Pemprov Sulbar itu terakhir sebesar 3,70 dengan kategori Sangat Baik. Jumlah indikator Pemda berkurang, namun penerapan semakin berat dibandingkan dengan SPBE," ungkapnya.

Capaian indeks SPBE Sulbar sebesar 3,70 dengan kategori Sangat Baik menjadi salah satu modal dalam memasuki evaluasi PEMDI.

Namun, dalam penilaian mandiri PEMDI 2026, Pemprov Sulbar mencatat nilai 2, sementara capaian sementara hasil evaluasi berada di angka 1,71.

Pemprov Sulbar berharap asesor dapat kembali meninjau sejumlah indikator berdasarkan data dan dokumen pendukung yang telah disampaikan.

"Penyampaian posisi hasil evaluasi mandiri terdapat 20 indikator yang menjadi objek penilaian, dengan nilai penilaian mandiri berada pada angka 2 dan capaian sementara 1,71. Kami tentu berharap pada beberapa indikator dapat direview kembali oleh Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para asesor," harap Junda.

Dalam sesi interview, Pemprov Sulbar melakukan konfirmasi terhadap data yang telah disampaikan sekaligus membuka pembahasan dengan tim asesor pusat.

Transformasi digital yang dievaluasi mencakup sejumlah aspek pemerintahan, mulai dari proses bisnis, sumber daya manusia, pengelolaan data, keamanan dan infrastruktur hingga kualitas layanan digital kepada masyarakat.

Junda menegaskan penerapan pemerintahan digital merupakan pekerjaan bersama seluruh perangkat daerah. Karena itu, hasil evaluasi PEMDI tidak hanya menjadi tanggung jawab OPD tertentu, tetapi seluruh jajaran Pemprov Sulbar.

Editor: A. Rudi Fathir