Gibran Resmi Mundur dari Kursi Wapres, Baca Ini Isi Suratnya

JAKARTA, iNewsMamuju.id – Keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 menjadi perhatian politik nasional. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengungkap isi surat pengunduran diri tersebut yang secara tegas menyatakan bahwa Gibran berhenti dari jabatannya atas permintaan sendiri.

Isi surat itu dibacakan langsung oleh Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam surat tersebut, Gibran menyampaikan pernyataan resmi mengenai keputusannya mengakhiri masa jabatan sebagai orang nomor dua di Indonesia.

"Dengan hormat, dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri," kata Muzani saat membacakan inti surat tersebut.

Gibran juga menegaskan bahwa keputusan pengunduran dirinya diambil dengan penuh kesadaran. Ia menyebut kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan tersebut.

"Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara, serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri," demikian isi surat yang dibacakan Muzani.

Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dari proses politik dan ketatanegaraan menyusul pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Ahmad Muzani kemudian menjelaskan bahwa sejak Gibran menyatakan berhenti, jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan.

Menurutnya, MPR memiliki tanggung jawab untuk segera mengambil langkah sesuai mekanisme ketatanegaraan guna mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran.

"Sejak hari ini maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan, dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi Wakil Presiden tersebut," ujar Muzani.

Tenggat waktu paling lambat 60 hari tersebut menjadi perhatian dalam tahapan selanjutnya. MPR dituntut menjalankan proses pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengunduran diri Gibran sekaligus membuka babak baru dinamika politik nasional. Publik kini menantikan langkah lembaga negara dalam menyikapi kekosongan jabatan Wakil Presiden, termasuk proses dan mekanisme penentuan penggantinya.

Keputusan tersebut juga menjadi momentum penting bagi penyelenggaraan pemerintahan, mengingat jabatan Wakil Presiden memiliki fungsi strategis dalam membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan.

Dengan pernyataan resmi yang telah dibacakan Ketua MPR, perhatian kini tertuju pada langkah selanjutnya dalam proses ketatanegaraan untuk mengisi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Editor: A. Rudi Fathir