Yusril Ungkap Potensi Tersangka Baru Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
JAKARTA, iNewsMamuju.id – Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi memasuki babak baru. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan kemungkinan bertambahnya jumlah tersangka seiring pendalaman penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri.
Yusril menilai, pengusutan perkara tersebut tidak cukup hanya berhenti pada pihak-pihak yang diduga terlibat langsung dalam penyadapan. Aparat penegak hukum juga perlu mengungkap tujuan di balik tindakan tersebut, termasuk siapa yang memanfaatkan hasil penyadapan dan untuk kepentingan apa informasi itu digunakan.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril saat ditemui di kawasan Sawah Besar, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
"Mungkin juga akan ada tersangka-tersangka baru, dan juga akan terungkap sebenarnya ke mana arah daripada penyadapan dan kemudian juga dari manfaat dari penyadapan itu siapa yang menggunakan dan untuk kepentingan apa," ujar Yusril.
Meski membuka peluang adanya tersangka baru, Yusril menegaskan bahwa hingga saat ini kepolisian belum menetapkan tersangka tambahan. Proses hukum masih berjalan dan penyidik tengah melakukan pendalaman untuk mengungkap secara menyeluruh rangkaian peristiwa tersebut.
Ia juga menyatakan menghormati langkah kepolisian yang menangani perkara ini secara cermat dan hati-hati. Menurutnya, dugaan tindak pidana makar merupakan persoalan serius yang membutuhkan pembuktian kuat serta penanganan yang tidak tergesa-gesa.
"Karena masalah makar itu bukan masalah sederhana. Masalah makar itu masalah sangat serius, ya," tegasnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Keempat tersangka tersebut yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam perkembangan penanganan perkara, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak ditahan di lokasi tersebut dengan alasan kondisi kesehatan.
Selain proses pidana, Mabes Polri juga telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta melalui sidang Komisi Kode Etik Polri pada Selasa, 10 November 2026.
Dengan kemungkinan bertambahnya tersangka, perhatian kini tertuju pada hasil pengembangan penyidikan Bareskrim Polri. Publik menanti pengungkapan secara terang mengenai motif, tujuan, pihak yang diduga memanfaatkan hasil penyadapan, serta kepentingan di balik perkara yang disebut memiliki dimensi dugaan makar tersebut.
Pengusutan kasus ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum berdasarkan alat bukti dan fakta penyidikan, sekaligus memastikan seluruh pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan.
Editor: A. Rudi Fathir