Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Yusril Ungkap Potensi Tersangka Baru Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Advertisement . Scroll to see content

Kapolri Suyudi Perintahkan Sikat Tambang Ilegal, IUP Seluruh Indonesia Didata Ulang!

Rabu, 18 November 2026 | 12:05 WIB
  • author Putranegara Batubara/Fathir
Kapolri Suyudi Perintahkan Sikat Tambang Ilegal, IUP Seluruh Indonesia Didata Ulang!
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Foto: MPI

JAKARTA, iNewsMamuju.id – Instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat mulai ditindaklanjuti Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan Bareskrim dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri melakukan pendataan ulang izin usaha pertambangan (IUP) di seluruh Indonesia.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan sektor pertambangan sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat.

Kapolri Suyudi mengatakan, pendataan ulang IUP diperlukan untuk memetakan perusahaan pertambangan yang menjadi prioritas pengawasan. Melalui langkah tersebut, Polri dapat mengidentifikasi aktivitas pertambangan yang berpotensi melanggar hukum maupun merugikan keuangan negara.

"Oh ya, itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, ya, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas," kata Suyudi, Rabu (18/11/2026).

Suyudi menegaskan, Polri tidak akan memberikan ruang bagi praktik pertambangan ilegal yang selama ini berpotensi menggerus kekayaan negara. Penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang menjalankan aktivitas pertambangan tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, Kapolri juga memastikan perusahaan pertambangan yang telah mengantongi izin dan menjalankan usaha sesuai aturan tetap mendapatkan pengawalan dari kepolisian.

"Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan. Ya. Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal," tegasnya.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa pengawasan kepolisian tidak hanya diarahkan pada penindakan pelanggaran, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan pertambangan secara sah.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya optimalisasi keuntungan dari aset-aset negara agar manfaatnya dapat dirasakan lebih besar oleh masyarakat. Arahan tersebut disampaikan saat menghadiri Tanwir Muhammadiyah dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan turut menjelaskan pesan Presiden tersebut. Menurutnya, pemerintah menginginkan agar keuntungan dan manfaat dari aset bangsa dapat dikembalikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Dalam konteks di Tanwir Muhammadiyah kemarin bahwa beliau ingin 70 persen dari aset-aset bangsa ini bisa ditarik kembali keuntungannya, manfaatnya untuk 70 persen setidaknya kemakmuran rakyat," ujar Syahganda.

Ia menilai arahan Presiden tersebut menjadi mandat penting bagi aparat penegak hukum, khususnya Polri, untuk bertindak tegas terhadap berbagai praktik yang melanggar hukum dan merugikan negara.

Syahganda juga berharap penegakan hukum tidak berjalan lambat, mengingat masyarakat telah lama menantikan hasil nyata dari pengelolaan kekayaan alam Indonesia.

"Tapi yang melanggar tentu Bapak Presiden berharap beliau Bapak Kapolri bisa secepat-cepatnya agar rakyat sudah menderita terlalu lama menunggu kesejahteraan," ucapnya.

Dengan pendataan ulang IUP yang melibatkan Bareskrim dan Baintelkam, Polri diharapkan mampu memperkuat pengawasan terhadap sektor pertambangan nasional. Penertiban tambang ilegal dan pengawalan terhadap perusahaan yang taat aturan menjadi dua langkah penting untuk memastikan kekayaan alam Indonesia tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi segelintir pihak, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kemakmuran rakyat.

Editor: A. Rudi Fathir

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut