MAJENE, iNewsMamuju.id – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Majene menyatakan penolakan tegas terhadap aktivitas tambang pasir yang beroperasi di Kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Penolakan ini didasarkan pada prinsip keadilan sosial yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."
Ketua LMND Eksekutif Kota Majene, Naufal Amin, menegaskan bahwa aktivitas tambang pasir tersebut tidak memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, melainkan hanya menguntungkan segelintir pihak. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap potensi bencana ekologis yang bisa terjadi akibat operasi tambang tersebut.
"Kami mengharapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat segera mencabut izin PT. Yakusa Tolelo Nusantara, PT. Alam Sumber Rezeki, dan PT. Kulaka Jaya Perkasa. Pemerintah daerah juga harus lebih mendengarkan aspirasi masyarakat terkait penolakan tambang pasir ini," ujar Naufal.
Menurut Naufal, kehadiran tambang pasir tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak pada hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat. Oleh karena itu, LMND mendukung penuh perjuangan warga untuk mempertahankan wilayah mereka dari eksploitasi yang merugikan.
"Kami yakin bahwa ini bukan hanya tentang kerusakan alam, tetapi juga soal memutus rantai penghidupan masyarakat. Pemerintah seharusnya hadir dengan solusi yang adil bagi masyarakat setempat," pungkasnya.
LMND Majene berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga pemerintah mengambil langkah nyata dalam melindungi masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Penolakan ini juga menjadi bentuk solidaritas terhadap masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang tersebut.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
