JAKARTA, iNewsMamuju.id – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pimpinan DPR menyatakan akan menampung dan membahas berbagai aspirasi masyarakat terkait usulan pemakzulan tersebut seiring dimulainya masa sidang pada Selasa (10/11/2026).
Perhatian terhadap persoalan ini mencuat setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka yang dinyatakan tidak sah. Putusan tersebut kemudian memunculkan berbagai respons dan aspirasi publik mengenai posisi Wakil Presiden.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pimpinan DPR telah menerima sejumlah aspirasi masyarakat terkait wacana pemakzulan Gibran. Namun, DPR belum menentukan sikap karena sebelumnya masih berada dalam masa reses dan belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah.
Dasco menegaskan, DPR juga masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung sebagai bahan untuk mempelajari persoalan tersebut secara menyeluruh.
"Memang karena DPR pada saat ini belum bersidang, dan kami juga belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, setelah masa sidang dibuka, pimpinan DPR akan mendengarkan pandangan anggota dewan dan menampung aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Selanjutnya, lembaga legislatif tersebut akan menentukan langkah sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
"Nah, oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Doli Kurnia Tandjung sebelumnya mendorong adanya pertemuan antarpimpinan partai politik untuk membicarakan perkembangan persoalan tersebut. Menurutnya, putusan MA membuat pembahasan di tingkat elite politik semakin mendesak.
Doli menilai, komunikasi antarpimpinan partai diperlukan agar setiap keputusan yang diambil memiliki pertimbangan matang dan tidak menimbulkan persoalan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia juga mengingatkan adanya tiga prinsip yang perlu menjadi perhatian. Pertama, setiap keputusan harus mengutamakan kepentingan rakyat. Kedua, seluruh langkah harus berpedoman pada konstitusi dan menjunjung tinggi etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ketiga, keputusan yang diambil harus tetap mempertimbangkan keutuhan serta kedaulatan negara. Menurutnya, dinamika politik yang berkembang tidak boleh sampai mengganggu stabilitas pemerintahan maupun penyelenggaraan negara.
"Nah, yang ketiga adalah ya ini juga harus menjadi pertimbangan yang serius. Putusan yang akan diambil itu harus tetap berorientasi pada terjaganya keutuhan dan kedaulatan negara ya. Jangan sampai apa pun keputusan yang diambil itu ya mau diterusin atau tidak diteruskan ya, ini jangan sampai mengganggu penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan," tuturnya.
Perkembangan ini menempatkan DPR sebagai salah satu lembaga yang menjadi perhatian publik dalam merespons aspirasi terkait posisi Wakil Presiden. Meski demikian, wacana pemakzulan tidak serta-merta menjadi keputusan politik maupun hukum.
Proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Karena itu, setiap perkembangan harus dilihat berdasarkan ketentuan hukum, kewenangan lembaga negara, serta tahapan yang berlaku.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah DPR setelah masa sidang kembali dibuka, termasuk bagaimana aspirasi masyarakat dan putusan MA akan ditempatkan dalam pembahasan kelembagaan.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
