Kasus Dugaan Penyadapan Presiden, Mantan Kapolri Listyo Sigit Disidang Etik Pekan Depan

Fathir
Jenderal Polisi  Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Foto: iNews.id

JAKARTA, iNewsMamuju.id – Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Polri menjadwalkan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari proses penegakan kode etik profesi terhadap sejumlah personel Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tersebut.

Kepastian jadwal persidangan disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Selasa (17/11/2026). Ia mengatakan, sidang etik terhadap Listyo Sigit telah diagendakan, sementara kepastian hari pelaksanaannya akan diumumkan kemudian.

"Sidang Etik dijadwalkan minggu depan, ya, minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media," kata Isir.

Selain Listyo Sigit, Polri juga menetapkan tiga perwira tinggi lainnya sebagai tersangka dalam kasus yang menyita perhatian publik tersebut. Mereka masing-masing Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Dari empat nama tersebut, Irjen Pol Ahrie Sonta sebelumnya telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Sementara itu, proses persidangan terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso juga mulai bergulir. Polri mengagendakan sidang KKEP terhadap Eko pada Selasa (17/11/2026).

Isir membenarkan pelaksanaan persidangan tersebut. Namun, proses sidang digelar secara tertutup oleh internal Polri.

"Memang benar hari ini diagendakan untuk sidang kode etik salah satu terduga pelanggar dengan inisial EHS," ungkapnya.

Adapun Irjen Pol Slamet Uliandi hingga kini belum dapat menjalani persidangan karena masih menjalani perawatan medis. Polri menyatakan tidak akan memaksakan proses persidangan selama yang bersangkutan masih dalam kondisi membutuhkan penanganan kesehatan.

Menurut Isir, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kondisi kesehatan setiap terduga pelanggar tetap menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan proses penegakan kode etik.

"Sementara salah satu terduga pelanggar, SU, memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan, enggak bisa, karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU ini," pungkasnya.

Dengan agenda sidang etik terhadap Listyo Sigit pada pekan depan, perhatian publik kini tertuju pada kelanjutan proses penanganan perkara tersebut, termasuk bentuk pertanggungjawaban etik para personel yang terlibat.

Polri menyatakan proses penegakan kode etik tetap berjalan dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku serta kondisi masing-masing terduga pelanggar.

Editor : A. Rudi Fathir

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network