Pemprov Sulbar Laksanakan HLM TPID 6 Kabupaten di Pasangkayu

PASANGKAYU, iNewsMamuju.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar, di ruang pola Kantor Bupati Pasangkayu, Provinsi Sulbar, Jumat (3/3/2023).

Kegiatan ini bertema "Sinergi dan Inovasi untuk Stabilitas harga dan Ketahanan Pangan", 

Baca Juga

Pemprov Sulbar Punya Lapangan Mini Soccer 

PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik, mengungkapkan, penyumbang terbesar tingginya inflasi di Sulbar dari komoditi Ikan, sementara memiliki kekayaan alam terutama komoditi ikan. Sehingga menurut Akmal Malik, perlunya pengawasan dan sosialisasi agar masyarakat dapat merubah kebiasaannya.

"Komoditi ikan penyumbang inflasi terbesar, karena masyarakat kita memiliki kebiasaan hanya mengonsumsi jenis ikan yang sama yaitu ikan cakalang, sementara komoditi ikan banyak. Olehnya, sangat diperlukan kehadiran pemerintah agar dapat memberikan pemahaman bahwa yang namanya ikan, itu sama saja dan gizinya juga sama," jelasnya.

Akmal Malik juga mengungkapkan, awalnya Inflasi Sulbar masuk 3 besar dan saat ini telah menurun, namun tetap berada dalam 10 besar se-Indonesia.

Baca Juga

Pemprov Sulbar Ajak Citilink Buka Rute Penerbangan Mamuju Balikpapan

"2 Kabupaten inflasi tertinggi di Sulbar, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Pasangkayu," ungkapnya.

Akmal Malik juga menjelaskan, Inflasi Februari 2023 sebesar 0,16% (mm) atau 0,79% (year to date), andil naiknya inflasi bulan February 2023, akibat naiknya semua kelompok pengeluaran. Terbesar dari sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi tertinggi. Ia menjelaskan, inflasi dari kelompok transportasi (2,08%) dan berilostnya makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,82%.

"Perlunya antisipasi menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri 1444 H, terutama kenaikan harga beras dan minyak goreng," ujarnya.

Baca Juga

Harga Beras Melejit!, NGO Merdeka Manakarra Soroti Pemprov Sulbar Hanya Sibuk Urus Toilet Bersih

Lebih jauh Akmal Malik mengungkapkan, pada tahun 2022 perekonomian Sulbar tumbuh sebesar 2,3% , namun tidak seimbang dengan inflasi sebesar 4,85%. Akmal Malik menjelaskan, saat ini Komoditas beras secara umum terjadi tren peningkatan harga baik dari jenis beras kualitas bawah, kualitas medium, dan kualitas super. Sementara Komoditas minyak goreng curah mengalami kenaikan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan minyak goreng kemasan bermerek.

"Bupati, BULOG, OPD dan stakeholder terkait agar memperkuat koordinasi untuk pengawasan dan stok terutama beras dan minyak goreng, dan memantau harga, menyelenggarakan bazar pangan/operasi pasar. Juga lakukan pemetaan terhadap potensi pertanian, Industri serta saluran distribusi beserta transportasi yang dipakai," pungkasnya. 

Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulbar Muh Idris, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sulawesi Barat, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, Wakil Bupati (Wabup) Pasangkayu Herni Agus, Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulbar yang diwakili Kepala BPS Pasangkayu Citra Dewi Sahid, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pasangkayu dan seluruh perwakilan Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat hadir dalam kegiatan tersebut. 

Editor : Lukman Rahim