Pos Bantuan Hukum di Mamasa, Langkah Menuju Peacemaker Justice Award 2025

MAMASA, iNewsMamuju.id  – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Koordinasi terkait pelaksanaan Peacemaker Justice Award 2025 serta pembentukan Pos Bantuan Hukum di Kabupaten Mamasa. Kegiatan ini diadakan sebagai bagian dari upaya strategis untuk mendorong pembinaan hukum dan peningkatan kesadaran hukum di tingkat desa/kelurahan.

Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkumham Sulbar, John Batara Manikallo, dalam sambutannya menyatakan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk memberikan dorongan kepada para Kepala Desa dan Lurah di Kabupaten Mamasa agar dapat mengikuti ajang Peacemaker Justice Award 2025. Selain itu, agenda ini juga meliputi pembentukan Pos Bantuan Hukum di setiap desa/kelurahan di wilayah Mamasa.

“Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkumham Sulbar dalam mendukung pembinaan hukum yang lebih baik di Kabupaten Mamasa,” ujar John Manikallo. Menurutnya, dengan adanya Pos Bantuan Hukum, masyarakat di tingkat desa akan lebih mudah mengakses bantuan hukum, sekaligus memperkuat partisipasi aktif dalam pengembangan keadilan.

Pentingnya pembentukan Pos Bantuan Hukum ini sejalan dengan arahan Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar, Sunu Tedy Maranto, yang berharap seluruh Kepala Desa dan Lurah di Kabupaten Mamasa dapat berperan aktif dalam mendukung ajang Peacemaker Justice Award 2025. Menurutnya, penghargaan ini bukan hanya sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya pembinaan hukum, tetapi juga sebagai ajang untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Bupati Mamasa, Kepala Bagian Hukum, para Camat, Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Mamasa, serta sejumlah perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum dari Kanwil Kemenkumham Sulbar. Dalam pertemuan ini, berbagai pihak membahas langkah-langkah konkret yang harus dilakukan untuk memastikan suksesnya pembentukan Pos Bantuan Hukum serta upaya maksimal dalam meraih Peacemaker Justice Award 2025.

Dengan diluncurkannya program ini, diharapkan Kabupaten Mamasa dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal pembinaan hukum berbasis masyarakat yang inklusif dan mudah diakses oleh semua kalangan. Langkah ini pun menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya keadilan yang lebih merata di tingkat desa, sekaligus mendorong budaya hukum yang lebih kuat di seluruh wilayah Sulawesi Barat.

Editor : A. Rudi Fathir