Hardiknas, SDK Singgung Kepsek Urus Proyek dan Setoran Demi Pertahankan Jabatan

MAMUJU, iNewsMamuju.id – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menyinggung praktik pungutan liar dan budaya setoran jabatan yang masih terjadi di lingkungan pendidikan. 

Hal ini ia sampaikan usai memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Lapangan Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (2/5/2025).

Baca Juga

SDK Sentil ASN yang Cari Jalan Pintas untuk Naik Pangkat

“Jangan ada pungutan di sekolah. Apalagi ada budaya setoran untuk mempertahankan jabatan sebagai kepala sekolah, menyetor kepada kepala-kepala bidang, menyetor ke kepala dinas, atau siapa saja, itu tidak boleh. Jangan lagi dilakukan seperti itu," ujar SDK.

Budaya setor menyetor ini diduga muncul karena masuknya proyek swakelola di sekolah. Kepala sekolah yang seharusnya fokus mengurus administrasi dan kualitas pendidikan, malah disibukkan dengan urusan proyek. 

SDK juga menyinggung hal itu saat ia ditanya soal kondisi bangunan sekolah di wilayah Sulbar, terutama di daerah-daerah pelosok. 

Baca Juga

Wagub Sulbar Pimpin Tim Khusus Atasi Stunting dan Kemiskinan

Ia mengatakan, secara umum kondisi fisik gedung sekolah sudah cukup baik di jenjang SMA. Tapi yang jadi masalah justru sistem pengerjaan rehabilitasi yang dipercayakan langsung ke kepala sekolah.

"Kalau SMA saya kira sudah sudah layak sekolahnya, hanya terakhir ini ada sistem rehabilitasi sekolah itu dengan swakelola, itu tidak bagus. Itu kepala sekolah yang mengerjakan sebagai penanggung jawab, kemudian pekerjaan orang, jadi kepala sekolah bukan lagi administrasi sekolah yang diurus, tapi proyek. Jadi ini sistem yang salah menurut saya," kata SDK.

Selain bicara soal proyek dan setoran jabatan, SDK juga mengingatkan agar sekolah tidak dibiarkan begitu saja ketika ada yang coba menyegel. 

Baca Juga

Gubernur Sulbar Tunjuk 3 Pejabat Baru, Aksan Kembali Kasatpol PP

Ia menyayangkan masih adanya kejadian penyegelan sekolah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak punya kewenangan.

“Tidak ada yang berhak menyegel dan menutup sekolah, siapapun dia. Olehnya itu saya minta kepada kepala-kepala sekolah itu supaya menjaga sekolahnya. Jangan dibiarkan, satu dua orang masuk bahwa menyegel sekolah itu dengan alas apa pun, tidak bisa. Jadi institusi pendidikan itu kalau ada yang menutup itu melanggar hukum berat itu,” tegasnya lagi.

Di luar persoalan itu, SDK juga membawa kabar baik untuk dunia pendidikan di Sulbar. Pemerintah Provinsi Sulbar, kata dia, telah menyiapkan program beasiswa. Bantuan ini diperuntukkan bagi siswa yang berprestasi, berasal dari keluarga tidak mampu, hingga yang memiliki keterbatasan khusus.

Baca Juga

Gubernur Sulbar Bentuk Gugus Tugas, Target Semua Desa Punya Koperasi Juli Ini

“Hampir semua kalau beasiswa kita siapkan bagi mereka yang berprestasi dan mereka yang miskin,” katanya.

Editor : Lukman Rahim